Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito Abimanyu Sempat Tak Boleh Masuk DPR

Kompas.com - 21/03/2013, 14:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kejadian menarik saat Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyambangi Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2013) siang. Ia sempat tak diperbolehkan masuk ke gedung itu karena tidak membawa ID card.

Biasanya, untuk masuk ke dalam Gedung Parlemen, setiap tamu memang harus mengenakan ID Card. Ada pengumuman di pintu masuk gedung yang memberitahukan setiap orang harus memakai kartu identitas. Namun, pengumuman itu biasanya tidak berlaku bagi para pejabat yang datang ke Kompleks Parlemen. Dengan pengawalan ketat, mereka bisa langsung masuk dengan leluasa.

Namun, kali ini Anggito datang seorang diri dengan menjinjing tas dan memegang sebuah dokumen. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu kemudian ditegur petugas keamanan karena tak memakai ID Card. Sang petugas itu tak menyadari bahwa orang yang ditegurnya adalah pejabat eselon I di Kementerian Agama.

Setelah menjelaskan kedatangannya, Anggito pun diperkenankan masuk. Tetapi, sesampainya di dalam gedung, Anggito juga tidak diperkenankan masuk ke lift khusus anggota Dewan. Seorang petugas keamanan meminta Anggito menggunakan lift non-anggota Dewan dan lift barang yang ada di belakangnya. Anggito pun menuruti instruksi sang petugas dan mengambil jalan menuju lift lainnya.

Kedatangan Anggito ke Kompleks Parlemen adalah untuk menjadi pembicara dalam diskusi "Dana Talangan Haji, Solusi atau Masalah?" yang dilaksanakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lantai 3 Gedung Nusantara I DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com