Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite

YOHAN WAHYU

Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif.

Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di negeri ini semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya terekam dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Petahana kepala daerah cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dengan melimpahkan dukungan kepada kerabatnya dalam pilkada. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal mencatat, tidak sedikit kerabat petahana sukses memenanginya.

Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan, meski dari sisi perundang-undangan masih bisa dimungkinkan. Publik menilai pola penguasaan politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif.

Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu merekam, separuh lebih responden (60,2 persen) menilai buruk bentuk kekerabatan politik.

Namun, kelompok responden lain menyebut gejala kekerabatan politik itu tidak lepas dari kontekstualisasi yang terjadi pada dinamika politik lokal. Sulit diingkari bahwa ikatan primordial, tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, dan keterbelakangan daerah masih menjadi ciri khas sebagian besar pemilih. Hampir 60 persen responden, misalnya, masih melihat kesamaan agama dan putra daerah sebagai faktor yang turut menentukan arah pilihan mereka dalam pilkada, meski penentu akhir bisa saja terakumulasi dalam kemampuan sang figur.

Maka, meskipun di atas kertas cenderung dipersoalkan, dalam praktiknya, kekerabatan politik sudah menggejala kuat. Identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri mencatat, ada sekitar 57 kepala daerah yang kini sedang membangun dinasti politiknya. Di Provinsi Banten, misalnya, data kementerian menyebutkan, ada empat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Politik kekerabatan dalam pola lain juga muncul, misalnya dalam pola regenerasi kepemimpinan daerah. Seperti yang terjadi dalam Pilkada Bangkalan, Jawa Timur, mantan Bupati Fuad Amin Imron digantikan putranya sendiri, Makmun Ibnu Fuad, yang saat ini tercatat sebagai bupati termuda se-Indonesia (usia 26 tahun). Pola lain adalah kekerabatan politik yang berbeda kamar, yakni antara kamar eksekutif dan legislatif. Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, dikontrol oleh DPRD yang dipimpin anak kandungnya.

Berbagai pola kekerabatan politik ini jelas memengaruhi proses sirkulasi politik di tingkatan elite. Secara umum, akan sulit bagi ”pendatang baru” untuk menembus jejaring kekuasaan politik yang berkelindan dengan ikatan kekerabatan darah. Terlebih dalam praktiknya, sebagian besar petahana menggunakan kekuatan struktur birokrasi daerah untuk memenangkan kerabatnya dalam pertarungan pilkada.

Pembatasan

Idealnya, kekuasaan harus ada pembatasan. Publik pun setuju dengan apa yang saat ini diwacanakan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah. Dalam draf RUU itu disebutkan, kerabat kepala daerah dilarang maju dalam pilkada sebelum ada jeda satu periode jabatan (lima tahun) sejak kerabatnya yang menjadi kepala daerah lengser.

Sebanyak 65,1 persen responden jajak pendapat ini setuju dengan usulan pembatasan tersebut. Bahkan sebagian besar sepakat jika pembatasan juga diperluas dalam satu wilayah provinsi. Artinya, selain dilarang maju dalam pilkada di daerah yang dipimpin kerabatnya yang akan lengser, kerabat kepala daerah sekaligus dilarang maju dalam pilkada daerah lain di satu provinsi yang sama.

Dukungan publik terhadap pembatasan praktik kekerabatan politik ini tidak lepas dari keprihatinan pada kerapnya kasus korupsi yang banyak melibatkan elite politik, termasuk kepala daerah. Di mata publik, kekerabatan politik membuka peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alasan inilah yang mendasari 62,3 persen responden mendukung pembatasan kerabat kepala daerah maju dalam pilkada. Selain korupsi, seperempat bagian responden juga melihat perlunya sirkulasi kekuasaan yang memberi kesempatan terbuka kepada tokoh atau kekuatan lain untuk memegang jabatan politik.

Dengan sirkulasi kekuasaan yang sehat, iklim politik tidak dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu, sekaligus menjadi kontrol terhadap kekuasaan. Pendekatan politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca terkait rolling class dan sirkulasi elite menyebutkan, sirkulasi elite akan melahirkan para elite baru yang menduduki struktur dan organisasi baru. Teori ini menjadi penegasan pentingnya sirkulasi elite. Jatuhnya rezim elite kerap diikuti jatuhnya seluruh gerbong yang menyertainya. Sirkulasi politik menjadi kontrol bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan.

Rekrutmen politik

Fenomena kekerabatan politik juga tidak bisa dilepaskan dari masalah rekrutmen politik. Sejumlah jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, fungsi partai politik masih lemah, termasuk dalam hal rekrutmen politik. Demokrasi elektoral menjadikan partai politik hanya berorientasi memenangkan calon dalam pilkada. Akibatnya, pilkada tak ubahnya ajang pertarungan popularitas semata, bukan pertarungan kapabilitas calon.

Jajak pendapat ini merekam penilaian 62,7 persen responden yang melihat calon yang diusung partai politik dalam pilkada selama ini hanya mengandalkan popularitas. Dominasi faktor popularitas bagi partai politik membuat iklim politik semakin transaksional. Tarikan antara popularitas dan mesin politik partai inilah yang mendorong munculnya praktik kekerabatan politik.

Gurita

Kekerabatan politik telah menjadi gurita dalam proses rekrutmen politik. Elemen-elemen substansial, seperti integritas dan kapabilitas, cenderung terabaikan dengan rezim popularitas dalam ajang pilkada.

Membatasi ruang gerak kekerabatan politik dengan membuka partisipasi publik dalam kontestasi politik akan menjadi energi positif bagi upaya membangun sirkulasi elite demi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. (LITBANG KOMPAS)