Kompas.com - 15/03/2013, 11:34 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPDI), Jumat (15/3/2013). Tamsil akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Haris Andi Surahman.

Adapun, Tamsil tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Tamsil mengaku kenal dengan tersangka Haris. Beberapa waktu lalu, Haris melaporkan anggota DPR Wa Ode Nurhayati ke pimpinan Banggar DPR. Haris melaporkan Wa Ode dengan tuduhan menerima komitmen fee terkait pengalokasian DPID untuk tiga kebupaten di Aceh.

“Iya sempat bertemu karena dia (Haris) yang menyampaikan laporan,” kata Tamsil. Lebih jauh dia mengatakan, laporan Haris tersebut kemudian diteruskan pimpinan Banggar ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Wa Ode dan sejumlah pimpinan Banggar. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan unsur pimpinan Banggar DPR Melchias Markus Mekeng, dan Mirwan Amir, serta Wakil pimpinan Banggar DPR Olly Dondokambey.

Adapun Haris merupakan tersangka ketiga kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara DPID anggota DPR Wa Ode Nurhayati dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara.

KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten. Kasus DPID ini juga menyeret nama sejumlah nama pimpinan Badan Anggaran DPR, termasuk Olly dan Mirwan.

Beberapa waktu lalu, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, tetapi tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Nasional
    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Nasional
    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Nasional
    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Nasional
    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Nasional
    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    Nasional
    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Nasional
    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Nasional
    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Nasional
    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Nasional
    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Nasional
    Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

    Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

    Nasional
    Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

    Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

    Nasional
    Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

    Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

    Nasional
    Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

    Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.