Kompas.com - 15/03/2013, 04:00 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

MEDAN, KOMPAS.com — Wacana pemberlakuan pembatasan "dinasti politik" dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dinilai bukan kebijakan diskriminatif. Tujuan dari usul pembatasan tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berkiprah di kancah politik.

"Tujuan pembatasan tersebut bukan bersifat diskriminatif, melainkan memberikan hak dan membuka kesempatan lebih luas bagi warga lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan kepala daerah tertentu," papar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis (14/3/2013). Seusai melantik Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dia mengatakan, usul tersebut diajukan pemerintah untuk memberikan batasan tertentu dalam berbangsa dan bernegara.

"Harus ada batasan hak warga negara ini, tidak sebebas-bebasnya," kata Mendagri. Dia pun menganalogikan pembatasan soal dinasti keluarga ini dengan larangan bagi seorang hakim menyidangkan perkara seseorang yang punya hubungan darah dengan hakim tersebut. Kedua hal tersebut, menurut dia, sama-sama tidak bertujuan diskriminatif.

Namun, Gamawan mengakui, usul pemerintah itu masih butuh pembahasan lebih lanjut untuk menemukan formula pembatasan yang tepat. Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatasi dinasti politik para kepala daerah sebagai salah satu klausul dalam revisi RUU Pemilu Kepala Daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hakam Naja mengatakan, RUU tersebut akan mengatur masa jeda satu periode bagi anggota keluarga kepala daerah tertentu yang tidak bisa mencalonkan lagi. "Akan diatur minimal ada jeda satu periode. Seluruh fraksi setuju dengan usulan pemerintah itu," ujarnya. Guru Besar Ilmu Politik USU, Prof Dr HM Arif Nasution, menilai konsep pembatasan dinasti politik yang dimasukkan dalam RUU Pilkada layak didukung karena memberikan pengaruh positif dalam pendidikan politik. (I023/Z002/Ruslan Burhani)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

    Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

    Nasional
    Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

    Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

    Nasional
    Pengacara Minta Dukungan Publik agar Bharada E Dibebaskan dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Pengacara Minta Dukungan Publik agar Bharada E Dibebaskan dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

    Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

    Nasional
    Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

    Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

    Nasional
    Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

    Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

    Nasional
    Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

    Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

    Nasional
    Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

    Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

    Nasional
    Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

    Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

    Nasional
    Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

    Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

    Nasional
    Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

    Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

    Nasional
    Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

    Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

    Nasional
    Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

    Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

    Nasional
    Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

    Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

    Nasional
    Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

    Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.