Divonis Korupsi, Susno Siap Bayar Rp 2.500

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Suno Duadji mengaku siap menjalani eksekusinya setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya. Namun, menurut Susno, eksekusi yang dapat dijalankannya hanya membayar biaya perkara Rp 2.500.

"Kalau ada panggilan untuk melaksanakan eksekusi, ya, eksekusinya membayar biaya perkara Rp 2.500," kata Susno di Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Susno mengaku tidak bisa menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Pasalnya, dalam putusan MA, tidak tertulis masalah penahanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 197 KUHAP. Putusan MA hanya berisi menolak kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2500.

"Tidak ada yang aneh di putusan itu, anak kecil pun bisa membaca. Putusa MA sudah jelas sekali menolak kasasi saya. Kemudian saya tidak dinyatakan bersalah, saya diwajibkan membayar, bukan denda tapi biaya perkara. Kenapa saya bayar? Karena saya swasta, pribadi," terangnya.

Susno mengatakan, letak kesalahan ada pada putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Putusan itu bukan putusan untuk dirinya. Dalam putusan itu ditulis nomor yang berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Putusan PT yang diputus, bukan perkara saya, nomor orang lain, nama orang lain," kata Susno.

Putusan PN Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010PN.Jkt.Sel pada 24 Maret 2011 berisi Susno terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhkan hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider kurungan penjara 6 bulan. Susno pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan tinggi menolak banding dan memutuskan Susno tetap dipenjara 3 tahun 6 bulan.

Namun, dalam putusan Pengadilan Tinggi ditulis nomor dan tanggal yang salah. Dalam putusan PT itu tertulis mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1288/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2011. Padahal dalam putusan sebelumnya, ditulis Putusan PN Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010PN.Jkt.Sel pada 24 Maret 2011

"Lah, gimana mau masukkan (penjara) saya, nomor perkara salah, tanggal salah, namanya salah, jenis perkara juga salah. Masak saya menjalani perkara orang lain," kata Susno.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Susno yang telah pensiun dari Polri Juli 2012 itu, mengajukan banding, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Setelah dikeluarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 9 November 2011 lalu, Susno kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi pun ditolak.