7 Jenderal: Tak Ada Alasan Jatuhkan SBY-Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpendapat bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono harus berjalan hingga 2014. Mereka menolak adanya upaya penggulingan pemerintahan di tengah jalan.

Pandangan itu disampaikan Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan mewakili enam mantan perwira tinggi TNI lainnya seusai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Enam mantan perwira tinggi lainnya, yakni Jenderal (Purn) Fahrul Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Letjen (Purn) Johny Josephus, Letjen (Purn) Sumardi, dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy.

Luhut mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga di akhir masa jabatan di 2014. Menurut mereka, tidak pantas jika ada pemikiran inkontitusional untuk menjatuhkan pemerintahan.

"Itu adalah pemikiran segilintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu bisa dilaksanakan," kata Luhut.

Dalam keterangannya, mereka memuji kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Mereka menyinggung pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen dan adanya pengakuan internasional.

"Kita melihat dan harus jujur mengakui bahwa banyak yang telah dicapai oleh pemerintah ini. Kita harus jadi bangsa yang berani menerima, mengakui sukses orang lain," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden sempat meminta para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Hal itu dikatakan Presiden menyikapi hasil pemantauannya serta laporan Badan Intelijen Negara yang dia terima terkait kondisi perpolitikan di Indonesia.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata SBY beberapa waktu lalu.