Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bhatoegana: Calon Ketua Umum Partai Demokrat Harus Buka Topeng

Kompas.com - 11/03/2013, 20:22 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai siapa saja boleh maju menjadi calon ketua umum Partai Demokrat di kongres luar biasa (KLB) yang akan digelar antara akhir Maret dan awal April mendatang. Syaratnya, kata dia, siapa pun yang ingin jadi ketua umum harus melepaskan topengnya.

"Yang penting adalah sesuai persyaratan, plus jangan nantinya calon ketum itu dipilih yang pakai topeng. Kan repot nanti. Dia harus membuka topeng, maksudnya apa adanya bukan ada apanya," kata Sutan di Jakarta, Senin (11/3/2013).

Ia menjelaskan, politisi sekarang ini banyak yang suka berpura-pura, tidak terkecuali di partainya sendiri. Menurutnya, banyak yang menyebut dirinya pro-rakyat tapi ternyata anti-rakyat. "Seolah-olah anti-korupsi ternyata koruptor. Itu yang saya bilang pakai topeng. Mestinya apa adanya bukan ada apanya," tegasnya kembali.

Sutan membantah jika pernyataan itu ditujukan pada sosok Anas Urbaningrum yang tersandung perkara hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, ataupun para loyalis Anas. Menurutnya, di partainya tidak ada faksi Anas ataupun faksi SBY. "Kalau ada yang mendukung A atau B itu biasa. Jangan langsung dikatakan faksi. Tapi ketika terpilih, semuanya harus bergabung," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan tidak ada calon ketua umum yang berasal dari luar partai. Menurutnya, yang berhak mengajukan diri menjadi ketua umum adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota (KTA). "Bagaimana mungkin partai sebesar Demokrat tiba-tiba ada orang dari luar jadi calon ketua umum," ungkapnya.

Partai Demokrat akan menggelar KLB untuk memilih ketua umum baru sebelum 9 April 2013, atau sebelum penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian mengenai KLB ini disampaikan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, di Jakarta, Minggu (10/3/2013). "Sebelum 9 April," kata Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com