Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Tinggi Tak Siapkan Nama Calon Ketum Baru Demokrat

Kompas.com - 10/03/2013, 15:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan, Majelis Tinggi secara langsung tidak menyiapkan nama calon ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Pemilihan ketua umum baru ini, menurut Jero, akan dilakukan melalui mekanisme kongres luar biasa (KLB) sebelum 9 April 2013.

“Secara langsung (majelis tinggi) tidak menyiapkan nama,” kata Jero di Jakarta, Minggu (10/3/2013) saat ditanya apakah majelis tinggi telah menyiapkan nama calon pengganti Anas.

Lebih jauh Jero mengatakan, calon ketua umum baru ini akan diungkapkan jika sudah pada waktunya. Dia pun meminta publik bersabar. “Itu nanti akan muncul sendiri. Nanti akan dikeluarkan, akan diumumkan, sabarlah,” ucap Jero.

Sebagai gambaran, menurut Jero, Partai Demokrat memiliki banyak kader yang memiliki kompetensi sebagai calon ketua umum baru. “Anggota DPR ada 148, menteri ada lima, ada beberapa gubernur dari Demokrat, dan juga kader lainnya, masih banyak. Jadi stok-nya banyak, kita lihat saja nanti mana yang cocok,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, keputusan untuk memilih ketua umum baru melalui mekanisme KLB ini sudah dibahas majelis tinggi Partai Demokrat. Keputusan ini, kata Jero, pun didukung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). “Sudah jelas ketua DPD dan DPC mendukung penyelematan partai dari majelis tinggi. Kita sudah kedua kali bertemu dengan ketua DPD, semua mendukung majelis tinggi dan didukung DPD dan DPC,” ujarnya.

Jero juga menegaskan kalau internal Partai Demokrat masih solid pasca mundurnya Anas dari jabatan ketua umum. “Waktu DPD dikumpulkan kondusif, hanya satu yang tiudak hadir yaitu NTB karena ada festival,” tambah Jero. Seperti diketahui, Anas Urbaningrum melepas jabatan ketua umum Partai Demokrat setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua sebelumnya mengungkapkan, Demokrat segera menetapkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum untuk mengisi kekosongan jabatan Anas. Plt ini, kata Max, hanya bertugas menyiapkan pelaksanaan KLB, bukan mengisi sisa masa jabatan Anas yang berakhir pada 2015. Menurut Max, sejumlah nama calon Plt sudah diajukan ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ada tiga nama yang diajukan, yakni Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, Max sendiri, dan Toto Riyanto.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com