Jalan Terjal Parpol Menuju Pemilu

YOHAN WAHYU

Satu tahun menjelang digelarnya pemilihan umum, tidak semua partai politik dinilai publik siap bertarung dalam pesta demokrasi tersebut. Citra yang terpuruk, sistem kaderisasi, dan kasus korupsi menjadi beban politik terbesar yang memengaruhi kinerja partai dalam mempersiapkan diri pada kontestasi politik 2014.

Citra buruk parpol menjadi stigma yang terus melekat dan membebani partai dalam meraih simpati publik. Selain problem citra yang cenderung merosot, institusi demokrasi ini pun dinilai belum maksimal menjalankan fungsinya. Hampir semua responden (85,8 persen) dalam jajak pendapat Kompas pekan lalu menilai parpol belum bekerja untuk kepentingan rakyat. Publik juga menilai partai belum membenahi manajemen organisasinya.

Parpol cenderung hanya memainkan peran elektoral semata, sementara mekanisme organisasi terabaikan. Dalam hal penguatan sistem kepartaian, misalnya, partai dinilai lebih mengedepankan peran sosok yang kuat di partai. Peran kuat ketua umum atau ketua dewan pembina relatif mewarnai wajah kepartaian saat ini. Hal lain menyangkut manajemen partai berkaitan dengan pengelolaan konflik dan keuangan partai. Dua hal ini masih menjadi problem besar dalam parpol.

Dalam hal konflik, misalnya, tidak sedikit partai gagal menyelesaikan konflik internalnya. Bahkan, beberapa di antara konflik tersebut menjadi gugatan hukum. Apa yang terjadi di Partai Demokrat, antara lain, merupakan potret bagaimana konflik internal partai gagal diselesaikan di tingkat internal partai. Mundurnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus Hambalang disebutkan oleh 62,8 persen responden tidak menjamin konsolidasi partai itu membaik.

Perpindahan sejumlah kader partai juga tidak lepas dari dinamika internal partai. Mundurnya Hary Tanoesoedibjo dari Partai Nasdem dan berpindah ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebaliknya politisi Akbar Faizal dari Hanura ke Nasdem jadi contoh bagaimana pindah partai menjadi salah satu pilihan dalam konteks pengelolaan dinamika kepartaian. Separuh lebih responden (65,7 persen) jajak pendapat ini melihat partai belum terlalu baik mengelola dinamika internalnya.

Soal pendanaan partai adalah hal penting lain yang disorot publik. Mayoritas responden (80,1 persen) menilai selama ini partai belum transparan terkait pendanaan sehingga kerap mengundang kecurigaan publik. Apalagi jika terkait pemilu, tentu partai membutuhkan pendanaan besar yang di atas kertas rasanya mustahil jika hanya mengandalkan sumbangan dan iuran anggota.

Biaya iklan kampanye di Pemilu 2009 dapat menjadi gambaran jumlah dana yang dibutuhkan partai. Hasil jajak pendapat The Nielsen mencatat Partai Demokrat menjadi salah satu partai terbesar dalam membelanjakan iklan partai. Pada kuartal I-2009, belanja iklan pemilu Demokrat mencapai Rp 123,056 miliar, berada di posisi kedua setelah Golkar (Rp 185,153 miliar). Meskipun demikian, Demokrat menempati posisi tertinggi dalam frekuensi iklan di televisi dengan tampilan mencapai 6.531 kali tayangan.

Korupsi

Kebutuhan dana besar bagi partai kerap jadi pembenaran bagi tindak pidana korupsi yang melibatkan elite parpol. Fakta juga menunjukkan, tidak sedikit elite parpol menjadi terpidana kasus korupsi. Opini publik jajak pendapat ini memperkuat hal tersebut. Tiga dari empat responden menyebutkan, korupsi adalah beban paling besar bagi partai menghadapi Pemilu 2014.

Sorotan paling tajam umumnya dibebankan pada partai pemenang pemilu (ruling party). Banyak analis politik menyebutkan, partai penguasa lebih leluasa karena menguasai sumber- sumber dana. Sejumlah kasus korupsi besar, seperti yang dialami Partai Demokrat dengan kasus Hambalang dan kasus suap sapi impor yang melanda Partai Keadilan Sejahtera, turut memengaruhi persepsi publik tentang kesiapan kedua partai ini menjelang pemilu.

Maraknya tindak pidana korupsi oleh kader parpol pada gilirannya merusak nilai ideologi perjuangan politik partai itu sendiri. Hampir seluruh publik jajak pendapat ini (85,8 persen) sepakat, dalam hal menjalankan ideologi partai, para kader parpol sering kali justru bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tindak pidana korupsi oleh para kader sama artinya dengan menggerus ideologi yang diperjuangkan partai dan menggerogoti soliditas institusi.

Padahal, menjelang pemilu, penguatan institusi dan konsolidasi kepartaian jadi kunci partai untuk sukses dalam pertarungan politik. Jajak pendapat ini merekam, satu dari dua responden menilai partai di negeri ini sudah siap menghadapi pemilu. Namun, empat dari sepuluh responden menyatakan sebaliknya.

Kaderisasi

Hal lain yang menjadi sorotan publik adalah kaderisasi. Publik menilai kaderisasi tidak berjalan baik di sebagian besar partai politik. Namun, di sisi lain, publik juga mengaku, kaderisasi sedikit banyak mulai tumbuh. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan menguatnya partai mengusung kadernya sendiri dalam ajang kontestasi politik lokal. Satu dari dua responden menyebut kebijakan partai mengutamakan kadernya sendiri di pemilu legislatif, pilkada, ataupun pilpres sebagai bagian dari kaderisasi.

Apa yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bisa menjadi gambaran. Partai ini dipilih paling banyak responden sebagai parpol yang baik kaderisasinya. Kesuksesan PDI-P mengusung kadernya, yakni Joko Widodo (Jokowi), dalam pilkada Jakarta dan Rieke Diah Pitaloka dalam pilkada Jawa Barat, menjadi catatan tersendiri bagi publik terkait kaderisasi di tubuh partai. Meskipun hasil prediksi sejumlah hitung cepat menempatkan Rieke pada posisi kedua, hal itu telah menjungkirbalikkan hasil jajak pendapat sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada fenomena Jokowi dalam pilkada DKI. (LITBANG KOMPAS)