Marzuki Alie: Ketum Demokrat Tak Mungkin Orang Luar

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, peluang calon ketua umum baru yang berasal dari luar kader dipastikan tertutup. Pasalnya, kata Marzuki, Demokrat adalah partai kader yang mementingkan kaderisasi dalam kepemimpinan.

"Saya yakin tidak akan ada nonkader untuk menjadi ketua partai. Saya yakin itu karena Partai Demokrat itu melalui proses pengaderan panjang tidak mungkin serta-merta ada orang luar yang masuk. Saya yakin itu," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/2013).

Marzuki mengatakan, dia bukan menolak calon nonkader, tetapi konsep kaderisasi di Demokrat sudah tertanam sejak dulu. Ia pun yakin Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono akan berpikiran sama untuk tetap memajukan kader dalam bursa calon ketua umum partai menggantikan Anas Urbaningrum yang keluar dari partai ini.

"Pak SBY akan berpikir sama. Kalau tidak, nanti akan dibuat orang partai ini fans club, tidak ada proses pengaderan. Berbahaya bagi image partai, berbahaya bagi image publik," imbuh Marzuki.

Belakangan ini, sejumlah nama memang sempat disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie hingga Menteri Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto. Selain itu, di internal partai sendiri, sudah ada nama Marzuki Alie yang pada Kongres 2010 lalu sempat maju menjadi calon ketua umum.

Dukungan terhadap Marzuki setidaknya mengalir dari anggota Dewan Pembina Hayono Isman dan mantan Wakil Direktur Eksekutif M Rahmad. Marzuki dinilai memiliki massa sendiri di dalam Partai Demokrat. Terkait hal ini, Marzuki menghargai suara-suara dukungan itu. Ia melihat hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun, ia memastikan, hingga kini, Majelis Tinggi sama sekali belum membicarakan soal sosok calon ketua umum nantinya.

Selain itu, Marzuki juga mengatakan calon ketua umum nantinya tidak akan mungkin langsung ditunjuk. "Saya yakin Pak SBY sangat dengar suara grass root, suara rakyat suara pemilik suara. Jadi, tidak mungkin menunjuk begitu saja," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang dan Krisis Demokrat