Kompas.com - 28/02/2013, 22:39 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap berpidato indah tentang pentingnya menjaga kehidupan harmonis dan saling menghargai dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Namun, wacana itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan, dengan mencegah kekerasan terhadap kelompok minoritas dan menegakkan hukum terhadap para pelakunya.  

Kritik itu diungkapkan Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch (HRW), Phelim Kine, dalam jumpa pers tentang laporan "Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia" di Jakarta, Kamis (28/2/2013).  

"Presiden sering berpidatao indah tentang kehidupan harmonis dalam kemajemukan, tetapi dia tidak bertindak terhadap kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kita tidak tahu, kenapa Presiden tidak bersikap tegas. Padahal, dia tinggal menjalankan konstitusi dan menegakkan hukum," katanya.   

Laporan disusun dari hasil wawancara dengan 115 orang di 10 provinsi di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor. Penelitian fokus memilih lokasi-lokasi kejadian kekerasan atas nama agama selama Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012.  

Hasil laporan menunjukkan, beberapa tahun belakangan, kekerasan atas nama agama terhadap kelompok-kelompok minoritas semakin meningkat. Kelompok-kelompok militan menghalangi izin rumah ibadah, menyerang kelompok lain yang berbeda, membakar rumah, bahkan sampai menewaskan sejumlah korban.

Sebut saja, contohnya, serbuan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan serangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura.  

Menurut Phelim Kine, semua itu terjadi akibat pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal atau bahkan sama sekali tidak menindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah tidak menegakkan hukum atas pelaku kekerasan atau memberikan sanksi kepada pejabat atau polisi yang lalai mencegah atau menangani kekerasan. Akibatnya, kelompok minoritas terdiskriminasi, sementara kelompok pelaku kekerasan justru merasa dibenarkan.  

Padahal, sebenarnya bangsa Indonesia yang dianugerahi beragam, suku, agama, dan budaya telah memiliki tradisi toleransi sejak lama. Kearifan itu dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Indonesia juga meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.  

Masyarakat sipil di Indonesia dan pemantau hak asasi manusia (HAM) internasional akan terus menekan Pemerintah Indonesia agar bekerja secara benar dalam melindungi kelompok minoritas. Untuk itu, diperlukan tindakan adil, tegas, dan nyata untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan atas nama agama.  

"Tegakkan hukum, pastikan polisi bekerja untuk melindungi warga," kata Phelim Kine.  

Para pemantau HAM internasional memperhatikan Indonesia karena negara ini dianggap memiliki keanekaragaman budaya dan kehidupan yang selama ini berlangsung cukup toleran. Ini semestinya merupakan kebanggaan yang harus dijunjung tinggi. Namun, sejak tahun 1990-an, intoleransi meningkat. "Ini alasan kenapa kami memperhatikan Indonesia," kata Phelim Kine.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.