Presiden Jangan Hanya Berpidato Indah

Kompas.com - 28/02/2013, 22:39 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap berpidato indah tentang pentingnya menjaga kehidupan harmonis dan saling menghargai dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Namun, wacana itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan, dengan mencegah kekerasan terhadap kelompok minoritas dan menegakkan hukum terhadap para pelakunya.  

Kritik itu diungkapkan Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch (HRW), Phelim Kine, dalam jumpa pers tentang laporan "Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia" di Jakarta, Kamis (28/2/2013).  

"Presiden sering berpidatao indah tentang kehidupan harmonis dalam kemajemukan, tetapi dia tidak bertindak terhadap kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kita tidak tahu, kenapa Presiden tidak bersikap tegas. Padahal, dia tinggal menjalankan konstitusi dan menegakkan hukum," katanya.   

Laporan disusun dari hasil wawancara dengan 115 orang di 10 provinsi di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor. Penelitian fokus memilih lokasi-lokasi kejadian kekerasan atas nama agama selama Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012.  

Hasil laporan menunjukkan, beberapa tahun belakangan, kekerasan atas nama agama terhadap kelompok-kelompok minoritas semakin meningkat. Kelompok-kelompok militan menghalangi izin rumah ibadah, menyerang kelompok lain yang berbeda, membakar rumah, bahkan sampai menewaskan sejumlah korban.

Sebut saja, contohnya, serbuan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan serangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura.  

Menurut Phelim Kine, semua itu terjadi akibat pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal atau bahkan sama sekali tidak menindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Pemerintah tidak menegakkan hukum atas pelaku kekerasan atau memberikan sanksi kepada pejabat atau polisi yang lalai mencegah atau menangani kekerasan. Akibatnya, kelompok minoritas terdiskriminasi, sementara kelompok pelaku kekerasan justru merasa dibenarkan.  

Padahal, sebenarnya bangsa Indonesia yang dianugerahi beragam, suku, agama, dan budaya telah memiliki tradisi toleransi sejak lama. Kearifan itu dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Indonesia juga meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.  

Masyarakat sipil di Indonesia dan pemantau hak asasi manusia (HAM) internasional akan terus menekan Pemerintah Indonesia agar bekerja secara benar dalam melindungi kelompok minoritas. Untuk itu, diperlukan tindakan adil, tegas, dan nyata untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan atas nama agama.  

"Tegakkan hukum, pastikan polisi bekerja untuk melindungi warga," kata Phelim Kine.  

Para pemantau HAM internasional memperhatikan Indonesia karena negara ini dianggap memiliki keanekaragaman budaya dan kehidupan yang selama ini berlangsung cukup toleran. Ini semestinya merupakan kebanggaan yang harus dijunjung tinggi. Namun, sejak tahun 1990-an, intoleransi meningkat. "Ini alasan kenapa kami memperhatikan Indonesia," kata Phelim Kine.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X