Kompas.com - 28/02/2013, 22:39 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap berpidato indah tentang pentingnya menjaga kehidupan harmonis dan saling menghargai dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Namun, wacana itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan, dengan mencegah kekerasan terhadap kelompok minoritas dan menegakkan hukum terhadap para pelakunya.  

Kritik itu diungkapkan Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch (HRW), Phelim Kine, dalam jumpa pers tentang laporan "Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia" di Jakarta, Kamis (28/2/2013).  

"Presiden sering berpidatao indah tentang kehidupan harmonis dalam kemajemukan, tetapi dia tidak bertindak terhadap kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kita tidak tahu, kenapa Presiden tidak bersikap tegas. Padahal, dia tinggal menjalankan konstitusi dan menegakkan hukum," katanya.   

Laporan disusun dari hasil wawancara dengan 115 orang di 10 provinsi di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor. Penelitian fokus memilih lokasi-lokasi kejadian kekerasan atas nama agama selama Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012.  

Hasil laporan menunjukkan, beberapa tahun belakangan, kekerasan atas nama agama terhadap kelompok-kelompok minoritas semakin meningkat. Kelompok-kelompok militan menghalangi izin rumah ibadah, menyerang kelompok lain yang berbeda, membakar rumah, bahkan sampai menewaskan sejumlah korban.

Sebut saja, contohnya, serbuan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan serangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura.  

Menurut Phelim Kine, semua itu terjadi akibat pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal atau bahkan sama sekali tidak menindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Pemerintah tidak menegakkan hukum atas pelaku kekerasan atau memberikan sanksi kepada pejabat atau polisi yang lalai mencegah atau menangani kekerasan. Akibatnya, kelompok minoritas terdiskriminasi, sementara kelompok pelaku kekerasan justru merasa dibenarkan.  

Padahal, sebenarnya bangsa Indonesia yang dianugerahi beragam, suku, agama, dan budaya telah memiliki tradisi toleransi sejak lama. Kearifan itu dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Indonesia juga meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.  

Masyarakat sipil di Indonesia dan pemantau hak asasi manusia (HAM) internasional akan terus menekan Pemerintah Indonesia agar bekerja secara benar dalam melindungi kelompok minoritas. Untuk itu, diperlukan tindakan adil, tegas, dan nyata untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan atas nama agama.  

"Tegakkan hukum, pastikan polisi bekerja untuk melindungi warga," kata Phelim Kine.  

Para pemantau HAM internasional memperhatikan Indonesia karena negara ini dianggap memiliki keanekaragaman budaya dan kehidupan yang selama ini berlangsung cukup toleran. Ini semestinya merupakan kebanggaan yang harus dijunjung tinggi. Namun, sejak tahun 1990-an, intoleransi meningkat. "Ini alasan kenapa kami memperhatikan Indonesia," kata Phelim Kine.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X