Anas Tersangka, KAHMI Batalkan Pertemuan dengan SBY

Kompas.com - 26/02/2013, 16:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membatalkan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (28/2/2013) ditunda untuk menenggang rasa semua pihak.

"Batal karena kami bertenggang rasa. Ada teman (Anas) yang tertimpa musibah. Nanti kalau pertemuan itu terlaksana, SBY enggak enak, KAHMI enggak enak," ujar anggota Presidium KAHMI, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Parlemen, Selasa (26/2/2013). Dia mengatakan, pertemuan itu sudah dirancang jauh hari. Penundaan diputuskan dalam rapat Presidium dan Dewan Penasihat KAHMI di kediaman Akbar Tandjung, Minggu (24/2/2013).

"Memang semula kami mau silaturahim, tetapi diputuskan untuk menunda dulu. KAHMI yang meminta menunda," ujar Viva. Dia mengaku belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bisa dilakukan. "Belum tahu lagi kapan dijadwalkan," katanya.

Setelah Anas mundur dari Partai Demokrat menyusul ditetapkannya dia sebagai tersangka oleh KPK, kediaman mantan Ketua Umum PB HMI itu ramai didatangi para tokoh KAHMI yang kini menjadi para politisi atau pejabat negara. Beberapa tokoh KAHMI yang hadir seperti Akbar Tandjung, Mahfud MD, dan Yuddy Chrisnandi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang



EditorPalupi Annisa Auliani

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X