Anas Tersangka, KAHMI Batalkan Pertemuan dengan SBY

Kompas.com - 26/02/2013, 16:01 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membatalkan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (28/2/2013) ditunda untuk menenggang rasa semua pihak.

"Batal karena kami bertenggang rasa. Ada teman (Anas) yang tertimpa musibah. Nanti kalau pertemuan itu terlaksana, SBY enggak enak, KAHMI enggak enak," ujar anggota Presidium KAHMI, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Parlemen, Selasa (26/2/2013). Dia mengatakan, pertemuan itu sudah dirancang jauh hari. Penundaan diputuskan dalam rapat Presidium dan Dewan Penasihat KAHMI di kediaman Akbar Tandjung, Minggu (24/2/2013).

"Memang semula kami mau silaturahim, tetapi diputuskan untuk menunda dulu. KAHMI yang meminta menunda," ujar Viva. Dia mengaku belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bisa dilakukan. "Belum tahu lagi kapan dijadwalkan," katanya.

Setelah Anas mundur dari Partai Demokrat menyusul ditetapkannya dia sebagai tersangka oleh KPK, kediaman mantan Ketua Umum PB HMI itu ramai didatangi para tokoh KAHMI yang kini menjadi para politisi atau pejabat negara. Beberapa tokoh KAHMI yang hadir seperti Akbar Tandjung, Mahfud MD, dan Yuddy Chrisnandi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X