Anas Tersangka, KAHMI Batalkan Pertemuan dengan SBY

Kompas.com - 26/02/2013, 16:01 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membatalkan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (28/2/2013) ditunda untuk menenggang rasa semua pihak.

"Batal karena kami bertenggang rasa. Ada teman (Anas) yang tertimpa musibah. Nanti kalau pertemuan itu terlaksana, SBY enggak enak, KAHMI enggak enak," ujar anggota Presidium KAHMI, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Parlemen, Selasa (26/2/2013). Dia mengatakan, pertemuan itu sudah dirancang jauh hari. Penundaan diputuskan dalam rapat Presidium dan Dewan Penasihat KAHMI di kediaman Akbar Tandjung, Minggu (24/2/2013).

"Memang semula kami mau silaturahim, tetapi diputuskan untuk menunda dulu. KAHMI yang meminta menunda," ujar Viva. Dia mengaku belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bisa dilakukan. "Belum tahu lagi kapan dijadwalkan," katanya.

Setelah Anas mundur dari Partai Demokrat menyusul ditetapkannya dia sebagai tersangka oleh KPK, kediaman mantan Ketua Umum PB HMI itu ramai didatangi para tokoh KAHMI yang kini menjadi para politisi atau pejabat negara. Beberapa tokoh KAHMI yang hadir seperti Akbar Tandjung, Mahfud MD, dan Yuddy Chrisnandi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X