Kompas.com - 22/02/2013, 19:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan soal aliran dana Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Anas diduga menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK memulai penyelidikan aliran dana Hambalang ini sejak pertengahan tahun lalu. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Apa yang dituduhkan KPK terhadap Andi dan Deddy berbeda dengan Anas. Jika Anas diduga menerima gratifikasi, Andi dan Deddy diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Dengan ditetapkannya Anas sebagai tersangka, KPK membuktikan kepada publik pengusutan kasus Hambalang tidak jalan di tempat. Meski sempat diwarnai masalah bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) Anas, KPK akhirnya menjeratnya. Kini, KPK telah sampai pada anak tangga ketiga kasus Hambalang. Terjawab sudah kekhawatiran masyarakat akan dugaan intervensi terhadap KPK sehingga lembaga penegakan hukum itu tidak berani menjerat ketua umum dari partai penguasa tersebut.

Dana ke kongres Partai Demokrat

M Nazaruddin, yang juga mantan rekan bisnis Anas, kerap menuding Anas menerima uang dari rekanan Hambalang. Menurut Nazaruddin, ada aliran dana Rp 100 miliar dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada Mei 2010. Uang diduga diserahkan PT Adhi Karya secara tunai melalui Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso, orang kepercayaan Anas.

Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Senada dengan Nazaruddin, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan, dia pernah membawa uang sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke kongres Partai Demokrat di Bandung.

Terkait uang ke kongres ini, Anas beberapa kali membantahnya. Dia pernah menegaskan, Kongres Partai Demokrat 2010 ini bersih dari unsur politik uang.

Hadiah mobil  Harrier

Tudingan Nazaruddin pun semakin berkembang. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan, Anas menerima pemberian hadiah berupa Toyota Harrier.  Mobil tersebut dibeli di sebuah dealer Toyota Harrier pada November 2009 di Duta Motor Pacenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah B 15 AUD itu diduga dibelikan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya karena telah memenangkan tender proyek Hambalang.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Nasional
    Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

    Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

    Nasional
    Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

    Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

    Nasional
    Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

    Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

    Nasional
    Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

    Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

    Nasional
    Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

    Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

    Nasional
    Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

    Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

    Nasional
    Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

    Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

    Nasional
    Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

    Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

    Nasional
    Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

    Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

    Nasional
    Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

    Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

    Nasional
    Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

    Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

    Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

    Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

    Nasional
    ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

    ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X