Kompas.com - 22/02/2013, 13:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam kasus ini, nama Anas disebut diduga menerima aliran dana yang berasal dari proyek tersebut.

"Biarkan KPK bekerja secara profesional dan mandiri, tanpa tekanan, opini, politik, dan pihak lain sehingga prosesnya berjalan tepat dan adil," kata Anas, saat ditemui sehabis Sholat Jum'at, Jalan Teluk Langsa, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

KPK sendiri akan melakukan gelar perkara kasus Hambalang yang berkaitan dengan Anas. Melalui gelar perkara itu, KPK akan menentukan kelanjutan penyelidikan aliran dana Hambalang apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika dinaikkan ke tahap penyidikan, akan ada tersangka baru dalam kasus ini.

Saat disinggung mengenai pemberian Toyota Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat dia masih menjadi anggota Komisi X DPR, Anas menolak berkomentar.

"Yang sudah disampaikan lawyer itu paling benar," kata Anas.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas, Firman Wijaya mengatakan, mobil itu bukanlah gratifikasi. Mobil itu dibeli Anas senilai Rp 670 juta dengan cara dicicil. Pada akhir Agustus 2009, Anas menyerahkan Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka pembayaran mobil itu, disaksikan Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara Tando.

Februari 2010, kata Firman, Anas membayar cicilan kedua kepada Nazaruddin senilai Rp 75 juta yang disaksikan oleh M Rahmad. Kemudian setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Harrier itu dikembalikan kepada Nazaruddin dalam bentuk uang. Terkait mobil tersebut, pihak KPK telah mendapatkan bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan 2012.

Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD. Sementara, mengenai penyelidikan Hambalang, KPK pernah meminta keterangan Anas. Namun, KPK tak pernah menetapkan status hukum apa pun untuk Anas.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

    Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

    Nasional
    Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

    Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

    Nasional
    Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

    Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

    Nasional
    Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

    Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

    Nasional
    Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

    Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

    Nasional
    Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

    Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

    Nasional
    Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

    Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

    Nasional
    K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

    K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

    Nasional
    Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

    Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

    Nasional
    Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

    Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

    Nasional
    PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

    PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Nasional
    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Nasional
    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Nasional
    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X