Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Biarkan KPK Bekerja Profesional dan Mandiri

Kompas.com - 22/02/2013, 13:56 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam kasus ini, nama Anas disebut diduga menerima aliran dana yang berasal dari proyek tersebut.

"Biarkan KPK bekerja secara profesional dan mandiri, tanpa tekanan, opini, politik, dan pihak lain sehingga prosesnya berjalan tepat dan adil," kata Anas, saat ditemui sehabis Sholat Jum'at, Jalan Teluk Langsa, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

KPK sendiri akan melakukan gelar perkara kasus Hambalang yang berkaitan dengan Anas. Melalui gelar perkara itu, KPK akan menentukan kelanjutan penyelidikan aliran dana Hambalang apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika dinaikkan ke tahap penyidikan, akan ada tersangka baru dalam kasus ini.

Saat disinggung mengenai pemberian Toyota Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat dia masih menjadi anggota Komisi X DPR, Anas menolak berkomentar.

"Yang sudah disampaikan lawyer itu paling benar," kata Anas.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas, Firman Wijaya mengatakan, mobil itu bukanlah gratifikasi. Mobil itu dibeli Anas senilai Rp 670 juta dengan cara dicicil. Pada akhir Agustus 2009, Anas menyerahkan Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka pembayaran mobil itu, disaksikan Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara Tando.

Februari 2010, kata Firman, Anas membayar cicilan kedua kepada Nazaruddin senilai Rp 75 juta yang disaksikan oleh M Rahmad. Kemudian setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Harrier itu dikembalikan kepada Nazaruddin dalam bentuk uang. Terkait mobil tersebut, pihak KPK telah mendapatkan bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan 2012.

Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD. Sementara, mengenai penyelidikan Hambalang, KPK pernah meminta keterangan Anas. Namun, KPK tak pernah menetapkan status hukum apa pun untuk Anas.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

    Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

    Nasional
    Surya Paloh Gelar 'Open House', Terbuka untuk Siapa Saja

    Surya Paloh Gelar "Open House", Terbuka untuk Siapa Saja

    Nasional
    Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

    Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

    Nasional
    Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

    Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

    Nasional
    Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

    Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

    Nasional
    Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

    Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

    Nasional
    Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

    Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

    Nasional
    Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

    Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

    Nasional
    KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

    KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

    Nasional
    Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

    Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

    Nasional
    Pilkada dan Kultus Popularitas

    Pilkada dan Kultus Popularitas

    Nasional
    Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

    Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

    Nasional
    Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

    Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

    Nasional
    Membutuhkan Oposisi

    Membutuhkan Oposisi

    Nasional
    'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

    "One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com