Kompas.com - 22/02/2013, 12:24 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi memastikan bahwa gelar perkara atau ekspose kasus Hambalang terkait Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum digelar hari ini, Jumat (22/2/2013). Menurut Johan, lima unsur pimpinan KPK lengkap dan siap mengikuti ekspose.

“Dipastikan dilakukan Jumat ini, pimpinan sudah lengkap,” ujarnya, saat dihubungi wartawan.

Meski demikian, menurut Johan, gelar perkara belum dilakukan hingga pagi tadi. Kemungkinan, ekspose Hambalang ini berlangsung siang ini. Melalui gelar perkara, KPK akan menentukan apakah penyelidikan aliran dana Hambalang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika naik ke tahap penyidikan, artinya ada tersangka baru dalam kasus ini.

Lebih jauh, Johan mengatakan, dalam gelar perkara nantinya, tim penyelidik KPK akan memaparkan sejauh mana perkembangan penyelidikan aliran dana Hambalang yang dimulai KPK sejak pertengahan tahun lalu tersebut.

Toyota Harrier

Selama ini, nama Anas kerap disebut setiap kali topik aliran dana Hambalang dibahas, terlebih setelah beredar draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam draf itu, Anas disebut menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang. KPK pun menyatakan kalau dokumen draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli. Kini, KPK membentuk Komite Etik guna menelusuri pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf tersebut.

Informasi yang diperoleh Kompas menyebutkan, Anas diduga menerima pemberian berupa Toyota Harrier saat dia masih menjadi anggota DPR dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada 2009. KPK telah mendapatkan bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan 2012. Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD.

Namun, menurut kuasa hukum Anas, mobil itu bukanlah gratifikasi, melainkan mobil yang dibeli Anas senilai Rp 670 juta yang dicicil pembayarannya. Pada akhir Agustus 2009, Anas menyerahkan Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka pembayaran mobil itu, disaksikan Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara Tando.

Kemudian pada Februari 2010, Anas membayar cicilan kedua kepada Nazaruddin senilai Rp 75 juta yang disaksikan oleh M Rahmad. Kemudian setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Harrier itu dikembalikan kepada Nazaruddin dalam bentuk uang.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

    Minta Masyarakat Tak Mudik, Doni: Kerinduan Terhadap Keluarga Bisa Menimbulkan Hal Tragis

    Nasional
    Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

    Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

    Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

    Nasional
    Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

    Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

    KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

    Nasional
    Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

    Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

    Nasional
    Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

    Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

    Nasional
    ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

    ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

    Nasional
    Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

    Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

    Nasional
    Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

    Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

    Nasional
    Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

    Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

    Nasional
    Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

    Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

    Nasional
    Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

    Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

    Nasional
    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X