Dalam Pleidoinya, Neneng Menyesal Tak Serahkan Diri ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangkit listri tenaga surya (PLTS) Neneng Sri Wahyuni mengaku menyesal tidak langsung pulang ke Indonesia ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Neneng, dirinya saat itu tidak berani pulang ke Indonesia dan menetap di Malaysia karena merasa bingung, takut, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, suaminya, Muhammad Nazaruddin, juga telah ditangkap KPK.

Hal ini disampaikan Neneng saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/2/2013). “Saat saya ditetapkan sebagai tersangka, suami saya sudah dalam perjalanan ke Indonesia, anak-anak di Malaysia. Saya begitu kacau dan bingung, apalagi saya langsung di-red notice, hati saya hancur,” tutur Neneng sambil menangis tersedu.

Neneng juga membantah dikatakan buron ke luar negeri bersama suaminya, Nazaruddin. Menurut Neneng, dia tidak ikut melarikan diri bersama Nazaruddin. Dia berada di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Saat berada di Malaysia itu pun, menurut Neneng, dirinya belum ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Suami saya tiba di Jakarta malam itu. Pada tanggal yang sama, saya dijadikan tersangka. Saya sungguh sangat shocked dan bingung dijadikan tersangka. Penetapan saya sebagai tersangka membuat saya terpukul dan tidak berani kembali ke Jakarta,” tuturnya.

Setelah menjadi tersangka, Neneng tetap tinggal di Malaysia sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia. Wanita yang kini mengenakan cadar itu pun membantah ditangkap KPK. Menurut Neneng, dia tidak ditangkap KPK di kediamannya di Pejaten, Jakarta, beberapa waktu lalu, tetapi sengaja pulang untuk menyerahkan diri.

Selain membantah soal pelariannya, Neneng juga membantah pernyataan jaksa bahwa dirinya tidak kooperatif dan berbelit-belit selama dimintai keterangan di persidangan. “Saya tidak berbelit-belit. Kalaupun saya menjawab tidak tahu, tidak kenal, tidak pernah, itu karena saya memang tidak tahu, tidak kenal, dan tidak pernah,” ucapnya.

Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara ini pun mengaku tidak menerima uang hasil korupsi PLTS sepeser pun. Menurut Neneng, dirinya tidak pernah mengenal pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, apalagi mengintervensi pejabat Kemennakertrans dalam menentukan pememang tender proyek PLTS. Neneng malah menuding mantan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang, yang mengatur proyek PLTS dan menerima keuntungan dari proyek itu.

“Saya tidak pernah memanggil ataupun menerima transfer uang. Bagaimana saya bisa menguntungkan diri sendiri? Bukti yang diajukan penuntut umum tidak menunjukkan ada persetujuan saya untuk mengeluarkan dana. Memperkarya perusahaan pun tidak terbukti karena uang proyek PLTS tetap berada di rekening PT Alfindo seperti yang dikatakan Yulianis,” ungkapnya.

Selain hukuman penjara dan denda, Neneng juga dituntut membayar uang pengganti senilai keuntungan yang diterimanya dari korupsi PLTS, yakni Rp 2,66 miliar. Menurut jaksa, Neneng melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terkait PLTS sejak proyek itu masih dalam tahap perencanaan.

Nazaruddin, kata jaksa, memberikan uang 50.000 dollar AS kepada pejabat Kemennakertrans untuk memengaruhi pejabat agar memenangkan Neneng dalam proyek PLTS. Kemudian Neneng meminjam bendera PT Alfindo Nuratama melalui Marisi Martondang (Direktur Administrasi PT Anugerah Nusantara) dan Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara) mengikuti proses tender tersebut.

Mereka pun bersepakat dengan Timas Ginting (pejabat pembuat komitmen) untuk mengubah hasil komponen pengujian produk PT Alfindo sehingga memenuhi persyaratan teknis dan ditetapkan sebagai pemenang.

Setelah PT Alfindo ditetapkan sebagai pemenang tender dan menerima pembayaran dari Kemennakertrans, Neneng menguasai rekening perusahaan pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan proyek, menurut jaksa, Neneng mengalihkan pengerjaan utama proyek PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan sepakat memberikan fee kepada Direktur Utama PT Alfindo Nuratama, Arifin Ahmad.

Pengalihan pekerjaan utama kepada PT Sundaya Indonesia ini dianggap melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perbuatan Neneng ini juga dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp 2,7 miliar. Setelah PT Alfindo menerima pembayaran proyek PLTS Rp 8 miliar, Neneng memerintahkan anak buahnya, Yulianis, untuk membayarkan uang Rp 5,2 miliar ke PT Sundaya Indonesia.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS