SBY Singgung Lapindo, Golkar Tak Merasa Diserang

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar tidak merasa diserang dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/2/2013), yang menyinggung soal pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Namun, Partai Golkar meminta agar kasus Lapindo yang melibatkan keluarga Aburizal Bakrie tidak dikaitkan dengan partai.

"Tidak apa-apa. Itu biasa saja. Saya rasa bukan serangan terhadap Golkar. Tetapi, kalau memang itu dimaksudkan sebagai serangan juga tidak apa-apa," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, di Jakarta, Kamis (14/2/2013). Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu beranggapan kasus persoalan yang dihadapi Lapindo juga nyaris selesai.

Lapindo dan Golkar, disebut Hajriyanto, tidak memiliki hubungan kelembagaan. "Maka, kalau ada masalah-masalah yang menyangkut pribadi pengurus Partai Golkar, ya jangan serta-merta dikaitkan dengan Partai Golkar," kata dia.

Hajriyanto menyadari, sebagai partai yang cukup lama, Partai Golkar kerap diterpa isu miring. Ia menganalogikan lambang Golkar yakni pohon beringin pasti akan selalu diterpa angin besar. "Namanya juga pohon beringin yang besar, sudah biasa diterpa serangan angin besar," ujar dia.

Seperti diberitakan, Presiden mengungkapkan telah menerima laporan bahwa Lapindo belum menyelesaikan kewajiban senilai Rp 800 miliar. "Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di Tanah Air ini demi rakyat kita, demi masa depan kita," kata Presiden hari ini di Istana Negara.

Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam rapat kabinet yang juga dihadiri menteri dari Golkar. Mereka adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono serta Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjipjip Sutardjo.

Sebelum pernyataan Presiden dilontarkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menyebut bahwa keluarga Bakrie bertanggung jawab atas korban lumpur Lapindo. Menurut Ical, keluarganya juga sudah mengucurkan dana lebih dari Rp 9 triliun untuk membeli tanah korban lumpur Lapindo atau 20 kali lipat dari harga tanah sebelumnya.