Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suswono: Saya Bingung dengan Kasus Luthfi

Kompas.com - 13/02/2013, 14:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengaku masih bingung terkait kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Suswono mengaku belum tahu pada tahap mana tindak pidana korupsi diduga terjadi.

"Terus terang saya masih belum jelas betul persoalannya," kata Suswono seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Presiden meminta penjelasan Suswono terkait kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Luthfi Hasan Ishaaq. Selain memberikan penjelasan lisan, politisi PKS ini juga memberikan penjelasan secara tertulis kepada Presiden.

Suswono mengklaim dirinya tidak terlibat dalam perkara tersebut. Suswono memastikan tidak ada penyimpangan dalam penetapan kuota impor daging sapi tiap perusahaan oleh pihaknya. Pasalnya, kata dia, sudah ada aturan untuk menetapkan jatah impor.

"Sekarang ini, peluangnya kecil untuk bermain-main karena alokasi perusahaan sudah ada rumusnya, misalnya kemampuan kapasitasnya, pengalaman, pelanggaran yang pernah dilakukan seperti apa. Itu sudah ada skornya sehingga ketika kita mengalokasikan jumlah tertentu kepada perusahaan tertentu, ada dasar, ada rumus-rumusnya. Jadi, tidak mungkinlah perusahaan abal-abal dapat alokasi besar, enggak mungkin," kata Suswono.

Meski demikian, Suswono menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya percaya betul dengan kredibilitas KPK. Selama ini, KPK bekerja profesional," pungkas Suswono.

Seperti diberitakan, KPK pada 29 Januari lalu menangkap Luthfi, dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, serta orang dekat Luthfi, Fathanah. Arya dan Juard diduga memberikan uang suap senilai Rp 1 miliar kepada Fathanah.

Diduga uang tersebut akan diberikan kepada Luthfi untuk mengurus kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap memperdagangkan pengaruh karena posisinya saat itu sebagai Presiden PKS, sementara Suswono merupakan kader partai tersebut. Perusahaan impor daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengimpor.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com