Adnan Buyung: Sprindik Bocor, Tersangka Bisa Pasang Kuda-Kuda

Kompas.com - 12/02/2013, 18:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Adnan Buyung Nasution menyayangkan kebocoran dokumen mirip surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebaga tersangka. Menurut dia, kebocoran semacam ini dapat merugikan penyidik.

"Ini tentu suatu hal yang aneh, ya. KPK suatu superbody yang kita bangun dengan penuh kehati-hatian kok bisa bocor ini, ya. Kebocoran ini sendiri bisa merugikan," ujar Adnan yang ditemui seusai peluncuran buku Teten Masduki di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013). Menurut dia, berdasarkan pengalamannya di lembaga penegak hukum puluhan tahun lalu, jika proses penyidikan bocor dapat menguntungkan calon tersangka.

Bila ada kebocoran informasi terkait penyidikan, tutur Adnan, calon tersangka bisa siap menghindar, menghilangkan barang bukti, atau menyiapkan dalih untuk kasusnya. "Bagi orang-orang yang mungkin kita sidik bisa pasang kuda-kuda, persiapan untuk menghindar dari keterlibatan yang diduga sekarang ini. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan harus hati-hati betul," terangnya.

Menurut Adnan, KPK kini harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Ia berharap kebocoran dokumen mirip Sprindik ataupun status tersangka tidak terulang kembali. Namun, dia masih meyakini kebocoran dokumen mirip Sprindik itu berasal dari orang dalam KPK.

Sejak Kamis (7/2/2013) banyak beredar kabar KPK bakal menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi. Keesokan harinya, Jumat (8/2/2013), menyusul beredar dokumen mirip Sprindik yang mencantumkan nama Anas sebagai tersangka. Namun pada hari itu juga KPK membantah sudah menetapkan Anas sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dokumen yang beredar belum berupa sprindik resmi KPK karena belum ditandatangani dan bernomor. Kalaupun dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK, menurut Johan, itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan. Saat ini KPK pun tengah menyelidiki keaslian dokumen itu, dengan membentuk tim investigasi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Nasional
    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Nasional
    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Nasional
    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Nasional
    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Nasional
    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Nasional
    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Nasional
    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Nasional
    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    Nasional
    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Nasional
    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    Nasional
    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.