Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Angie dan Tiga Anggota DPR terkait Kasus Hambalang

Kompas.com - 11/02/2013, 10:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Senin (11/2/2013). Mereka adalah Angelina Sondakh alias Angie, Mahyuddin, Rully Chairul Azwar, dan I Wayan Koster.

“Diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Keempat anggota DPR itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota atau mantan anggota Komisi X, komisi yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olaharaga. Keempat anggota Dewan itu dianggap tahu seputar proyek Hambalang karena pernah mengikuti pembahasan proyek itu di DPR.

Pemeriksaan Angie dan Mahyuddin dalam kasus Hambalang ini bukan yang pertama kali. Dua politikus Partai Demokrat itu beberapa kali dimintai keterangan terkait Hambalang. Angie dan Mahyuddin diketahui pernah mengikuti pertemuan di kantor Menteri Pemuda dan Olahraga pada awal Januari 2010. Saat itu, Menpora dijabat Andi Mallarangeng yang juga poitikus Partai Demokrat. Kini, Andi dan anak buahnya, Deddy Kusdinar, menjadi tersangka kasus Hambalang atas dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games, Mahyuddin mengungkapkan kalau pertemuan di kantor Menpora tersebut sempat menyinggung masalah sertifikat lahan Hambalang. saat itu, menurut Mahyuddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin melaporkan kepada Andi bahwa sertifikat lahan Hambalang sudah selesai diurus.

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahyuddin juga mengatakan kalau DPR tidak tahu mengenai usulan tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang. Usulan kontrak tahun jamak yang dianggap ganjil ini, menurutnya, tidak perlu melalui persetujuan DPR melainkan langsung kepada Kementerian Keuangan.

Sementara Angie, selalu bungkam seusai diperiksa terkait Hambalang. Hanya saja, dia pernah membenarkan ada pertemuan di kantor Andi sekitar Januari 2010. Adapun, Rully diperiksa KPK karena ditengarai tahu soal proyek Hambalang. Wakil Ketua Komisi X DPR itu pernah menerima surat dari Kemenpora yang diteken Wafid Muharam selaku Seskemenpora saat itu.

Surat yang dikirim 22 Januari 2010 tersebut berisi pemberitahuan alokasi anggaran proyek Hambalang dengan kebutuhan dana Rp 2,25 triliun. Nilai anggaran ini meningkat signifikan dari usulan semula yang hanya Rp 125 miliar.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

    Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

    Nasional
    Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

    Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

    Nasional
    Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

    Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    [POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

    Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

    Nasional
    Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

    Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

    Nasional
    Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

    Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

    Nasional
    Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

    Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

    Nasional
    Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasional
    Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

    Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

    Nasional
    Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Nasional
    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com