Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Ambil Alih Demokrat, Ini Komentar SBY

Kompas.com - 10/02/2013, 22:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti pemberitaan pasca keputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. Dalam pemberitaan tersebut, SBY dikritik lantaran mengambil alih partai sehingga dikhawatirkan tak fokus dalam pemerintahan hingga 2014 . SBY membantah penilaian tersebut.

"Saya pastikan kehadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY disela-sela pertemuan Majelis Tinggi dengan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2/2013) malam.

Selain Majelis Tinggi dan Ketua DPD, SBY juga mengikutsertakan para menteri asal Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Anas Urbaningrum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak hadir. Anas mengaku sakit.

SBY mengatakan, selama delapan tahun terakhir atau semenjak menjadi Presiden tahun 2004 , dirinya sangat jarang melakukan kegiatan di Partai Demokrat. Menurut SBY, dirinya hanya hadir dalam acara tertentu seperti ulang tahun Demokrat, rapat pimpinan, dan rapat koordinasi.

"Saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," kata SBY.

SBY lalu menyinggung Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang ketika itu juga menjadi petinggi partai. SBY menyebut Presiden kedua Soeharto selaku pembina Partai Golkar, Presiden ketiga BJ Habibie selaku pembina Partai Golkar, Abdurrahman Wahid selaku Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.

"Beliau-beliau juga jalankan kepemimpinan partai. Tidak berarti beliau lalaikan tugas menjalankan roda pemerintahan," kata SBY.

Seperti diberitakan, dalam sidang Majelis Tinggi di Cikeas pada Jumat malam, SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi. SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat.

Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis. Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.

Sikap SBY itu setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com