Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tak Seharusnya Sebut Fuad Bawazier Berkasus

Kompas.com - 06/02/2013, 17:10 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut Fuad Bawazier memiliki kasus hukum. Sebelumnya, di Jeddah, Arab Saudi, Presiden menuding Fuad dan sejumlah aktivis yang melaporkan dugaan pengemplangan pajak keluarga Istana. Menurutnya, Fuad dan kawan-kawan adalah pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post, pekan lalu.

Erry menilai, hal itu seharusnya tak disampaikan Presiden ke publik.

"Kalau dia tahu (ada kasus), seharusnya laporkan ke KPK, jangan dilempar ke publik seperti itu. Laporkan saja ke KPK dengan bukti," kata Erry, di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Ia mengungkapkan, jika memang memiliki kasus hukum di KPK pada enam tahun lalu, menurutnya, Fuad seharusnya sudah menjalani proses hukum. Erry juga menekankan, pimpinan KPK selayaknya tak merespons dengan menyebutkan identitas seseorang yang diduga berkasus tanpa alat bukti yang cukup.

Merespons pernyataan SBY, Ketua KPK Abraham Samad dan penasihat KPK Abdullah Hehamahuwa, yang pernah menjabat pimpinan KPK, membenarkan bahwa sebelumnya ada kasus yang dilaporkan ke KPK terkait Fuad Bawazier. Hal itu terjadi pada masa pimpinan KPK periode pertama di bawah Taufiequrrachman Ruki. (Baca: Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum dan Inilah Kronologi Gagalnya Fuad Bawazier Jadi Menteri SBY).

Presiden sebut Fuad

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah, Arab Saudi, menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' papar SBY.

SBY mengaku sudah mendengar ada yang melapor ke KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. ''Disebut ada Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet,'' kata SBY.

Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan sejak enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' ungkap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

    Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com