Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Politik Para Sengkuni

Kompas.com - 05/02/2013, 06:14 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak berapa lama setelah muncul berita tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat, ketua umum partai berlambang mercy ini, Anas Urbaningrum menulis di status atau personal message blackberry messenger-nya "Politik Para Sengkuni."

Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah tapi menjengkelkan.

Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka.

Sebagai patih dia dikenal "ngemong" bagi para Kurawa. Entah kepada siapa status BBM Anas tersebut ditujukan. Namun seharian ini, gejolak internal di Partai Demokrat usai publikasi hasil survei Lembaga Survei Syaiful Mujadi Research and Consulting yang menunjukkan popularitas partai tersebut tinggal 8 persen.

Ketua Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, para kader utama Partai Demokrat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku salah satu pendiri partai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendera partai pemimpin pemerintahan tersebut.

"Saya bersama para menteri dan gubernur yang berasal dari kader Demokrat sudah sepakat agar beliau mengambil langkah secepatnya untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai ini," kata Jero.

Namun respon terhadap hasil survei ini ditanggapi sebagai bentuk upaya pelengseran Anas. Maka, kubu Anas pun tak kalah sigap menanggapi manuver tersebut.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Ifran Gani mengklaim, perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia tidak akan memberi ruang yang memungkinkan para tokoh senior melengserkan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Irfan, pemilik hak suara adalah DPD dan DPC yang masih solid mendukung Anas.

"Kongres Luar Biasa (KLB) hanya mungkin jika ada masalah yang sangat mendasar. Saat ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan perlu diadakan KLB," ujar Irfan.

Anas sendiri tak menjawab saat dikonfirmasi perihal status di BBM-nya. Termasuk ketika ditanya, apakah status tersebut berhubungan dengan dinamika internal di partainya sekarang ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com