Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Survei SMRC Pesanan Pihak Tertentu

Kompas.com - 04/02/2013, 15:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustofa tak percaya dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Partai Demokrat hanya 8,3 persen. Saan curiga survei tersebut pesanan dari pihak tertentu.

"Tidak semua lembaga survei menunjukkan elektabilitas partai menurun tajam. Bisa juga dengan mudah dirasakan hasil survei itu pesanan pihak tertentu," kata Saan ketika dihubungi, Senin (4/1/2013).

Sebelumnya, SMRC menyebut elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Padahal, perolehan suara Demokrat di Pemilu 2009 mencapai 20,85 persen.

Saan mengatakan, semua kader Demokrat harusnya memiliki perspektif sama ketika menyikapi penurunan elektabilitas partai sehingga dapat mencari jalan keluar yang sama. Desakan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Demokrat, kata dia, merupakan akibat perbedaan pandangan dalam merefleksikan keprihatian terhadap penurunan elektabilitas Demokrat.

"Kita sepakat bahwa kita prihatin terhadap penurunan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Tapi, itu justru harus dibangun oleh kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan partai," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penurunan elektabilitas tentu akibat terjeratnya sejumlah kader utama Demokrat dalam kasus korupsi. Dia tak mau berpolemik mengenai masalah itu. Marzuki hanya ingin agar semua jajaran Demokrat berkumpul membahas elektabilitas partai.

"Saya yakin dengan duduk bersama antara DPP, Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Masalah internal Demokrat adalah urusan internal Demokrat yang harusnya bisa kita selesaikan sesuai mekanisme dalam Demokrat," kata Marzuki.

Seperti diberitakan, dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang disebut menjadi salah satu faktor terpuruknya elektabilitas Demokrat. Partai Demokrat merasa tersandera lantaran tidak ada kepastian dari KPK mengenai keterlibatan Anas.

Para elite Demokrat sudah berkali-kali mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Hingga saat ini, Anas masih bertahan dan merasa tidak terlibat dalam perkara Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com