Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Merosot, Tanda Bahaya untuk Demokrat

Kompas.com - 04/02/2013, 11:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resah terhadap terus merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. Keresahan itu diungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Ramadhan Pohan.

"Kami tidak nyaman dengan situasi ini. Artinya, kami juga gelisah. Kami melihat yang digambarkan sudah merupakan tanda bahaya bagi Demokrat. Mau tidak mau semua pihak harus intropeksi terhadap hasil survei dan suara publik yang ada," kata Ramadhan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1/2013).

Ramahdan dimintai tanggapan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ramadhan menilai ketidakjelasan status hukum Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum memang menjadi salah satu faktor merosotnya elektabilitas Demokrat. Padahal, kata dia, pihaknya menginginkan adanya kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat atau tidaknya Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Kami minta kejelasan. Kalau jelas, semua menjadi terang berderang. Kami bisa bekerja dengan baik, tidak jadi bahan ledekan, cercaan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Meski demikian, menurut dia, situasi yang tengah dilanda Demokrat tidak bisa hanya dipermasalahkan ke satu atau dua orang. Semua ini, kata Ramadhan, adalah masalah semua kader Demokrat. Dia percaya akan ada solusi yang cerdas, bijak, dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya kira, ke depan, akan ada langkah intropeksi. Saya sudah masuk ke 106 titik di daerah dan saya dengar suara-suara keprihatinan masyarakat tentang Demokrat dan itu harus kita dengarkan," kata dia.

Ramadhan yakin kali ini ada langkah yang akan diambil jajaran pimpinan partai. Pasalnya, kata dia, tak biasanya Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Jero Wacik angkat bicara mengenai permasalahan di Demokrat.

"Pak SBY kan roh dari Demokrat. Dia leader, ikon. Langkah apa pun dari Pak SBY menjadi penggerak dari seluruh kader," kata Ramadhan.

"Kami belum rapat karena hari ini Pak Anas dan Sekjen (Edhi Baskoro Yudhoyono) ke Palangkaraya. Nanti sepulangnya pasti ada rapat pengurus harian terbatas," jawab Ramadhan ketika ditanya apakah mundurnya Anas dari ketum merupakan solusi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com