Petinggi Demokrat Harap KPK Pertegas Status Anas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ketidakjelasan status Anas dalam skandal korupsi proyek Hambalang, disebut mempengaruhi opini publik pada Partai Demokrat.

"Kami harap KPK cepat keluarkan hasilnya. Kalau (Anas) terlibat ya sudah, kalau enggak ya sudah demikian," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, di kediamannya, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Tapi, kata dia, jajaran Partai Demokrat tak akan mencampuri proses hukum, sebagaimana amanat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, kondisi saat ini, terutama hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menyebutkan Partai Demokrat hanya akan meraup 8,3 persen suara, menggelisahkan kader partai. "Masalahnya sudah berkali-kali diberitakan (keterkaitan Anas). Efeknya di masyarakat, popularitas partai di masyarakat jadi turun," terang Jero.

Popularitas Partai Demokrat, menurut Jero tak lepas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai. Selain itu, simpang-siurnya isu seputar keterlibatan Anas dalam skandal korupsi proyek Hambalang, semakin memerosotkan popularitas partai di mata masyarakat.

Karena itu, Menteri ESDM ini meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, segera turun tangan. "Soal langkahnya seperti apa, ada banyak pasal (dalam AD/ART Partai Demokrat) yang bisa dipakai," kata dia.

Jero menolak mempertegas apakah permintaan 'turun tangan' itu termasuk pemberhentian Anas. Tapi dia berpendapat, kesediaan Anas mengundurkan diri akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi masa depan partai.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Geliat Politik Jelang Pemilu 2014