JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka, muncul berbagai gurauan akan kepanjangan dari PKS. Hal ini pun memicu kegeraman dari politisi PKS, salah satunya Ketua DPP PKS Sohibul Iman. Sohibul meminta agar masyarakat tidak mengolok-olok PKS dengan membuat kepanjangan-kepanjangan baru.
"Kami berharap, walaupun itu hak publik, kepanjangan PKS dibuat macam-macam, termasuk oleh moderator. Janganlah kami diperolok-olok seperti itu," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.
Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, nama PKS sempat dipelesetkan menjadi Partai Korupsi Sapi. Papan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, bahkan dicoret oleh orang tidak dikenal dengan cat warna merah bertuliskan "SAPI".
Menurut Sohibul, saat ini partainya tengah membangun sistem politik yang lebih baik. Persoalan korupsi, lanjutnya, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PKS, tetapi juga semua masyarakat Indonesia.
PKS, kata dia, sudah berusaha memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengusulkan agar daftar calon anggota legislatif dibuat dengan sistem terutup yang tidak menampilkan urutan caleg. Hal ini akan menghemat banyak biaya kampanye. Namun, diakui Sohibul, saran itu akhirnya kandas karena partai lain tidak setuju.
"Menurut kami, sistem pemilu yang baik kalau kaderisasinya berjalan dengan baik. Kalau sistem pemilu tidak disertai kaderisasi yang baik, maka akan ada kader jenggot yang hanya mendekati pusat kekuasaan untuk mendapat nomor urut teratas," kata Sohibul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.