Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Khawatir KPK Ditunggangi "Free Rider"

Kompas.com - 02/02/2013, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menampik pandangan partainya hendak menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyebut penangkapan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq sebagai rekayasa dan bagian dari konspirasi. Menurutnya, PKS hanya memberikan catatan agar KPK tidak ditunggangi pihak lain yang disebutnya free rider.

"Sejauh ini saya tidak mendengar para pengurus PKS sebut KPK dalam bagian dari konspirasi. Kami sebetulnya tetap konsisten bahwa KPK tetap menjadi lembaga untuk kita perkuat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

KPK, tuturnya, juga memiliki hak subyektif dalam menahan seseorang. Oleh karena itu, Sohibul mengaku, partainya hanya hendak sekadar memberikan catatan bagi KPK agar dalam penggunaan hak subyektifnya itu tidak diintervensi siapa pun.

"Kalau KPK tidak ada kehati-hatian, maka akan ada free rider yang tunggangi itu. Kami insya Allah percaya pada integritas pimpinan KPK, tapi kan terkadang kendali pimpinan KPK tidak bisa mengontrol jajaran di bawahnya. Bisa saja free rider tidak hanya pada pemimpin, tapi di jajaran bawah," tutur Sohibul.

Menurutnya, jika KPK sampai ditunggangi, maka wibawa lembaga itu akan dipertaruhkan. Ia kembali mencontohkan kasus Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang. Andi hingga kini tidak juga ditahan. Hal ini berbeda dengan sikap KPK yang langsung menahan Luthfi.

"Jadi, ini hanya catatan kami kepada KPK karena ingin tetap berwibawa. Ketika hal-hal tidak logis semakin banyak dilakukan KPK, kami takut dan khawatir hal ini berpengaruh pada kewibawaan KPK itu sendiri," ucapnya.

Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh KPK. Ia lalu ditangkap pada Kamis (31/1/2013) lalu saat memimpin rapat di kantor PKS.

Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden PKS untuk memengaruhi impor daging sapi yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Penggunaan pengaruh Luthfi diduga dilakukan lantaran Menteri Pertanian Suswono juga berasal dari PKS.

Sehari setelah penangkapan itu, Luthfi menyatakan mundur diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS langsung menggelar rapat untuk memilih pengganti Luthfi Hasan hingga akhirnya terpilih Anis Matta yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com