Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Khawatir KPK Ditunggangi "Free Rider"

Kompas.com - 02/02/2013, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menampik pandangan partainya hendak menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyebut penangkapan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq sebagai rekayasa dan bagian dari konspirasi. Menurutnya, PKS hanya memberikan catatan agar KPK tidak ditunggangi pihak lain yang disebutnya free rider.

"Sejauh ini saya tidak mendengar para pengurus PKS sebut KPK dalam bagian dari konspirasi. Kami sebetulnya tetap konsisten bahwa KPK tetap menjadi lembaga untuk kita perkuat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

KPK, tuturnya, juga memiliki hak subyektif dalam menahan seseorang. Oleh karena itu, Sohibul mengaku, partainya hanya hendak sekadar memberikan catatan bagi KPK agar dalam penggunaan hak subyektifnya itu tidak diintervensi siapa pun.

"Kalau KPK tidak ada kehati-hatian, maka akan ada free rider yang tunggangi itu. Kami insya Allah percaya pada integritas pimpinan KPK, tapi kan terkadang kendali pimpinan KPK tidak bisa mengontrol jajaran di bawahnya. Bisa saja free rider tidak hanya pada pemimpin, tapi di jajaran bawah," tutur Sohibul.

Menurutnya, jika KPK sampai ditunggangi, maka wibawa lembaga itu akan dipertaruhkan. Ia kembali mencontohkan kasus Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang. Andi hingga kini tidak juga ditahan. Hal ini berbeda dengan sikap KPK yang langsung menahan Luthfi.

"Jadi, ini hanya catatan kami kepada KPK karena ingin tetap berwibawa. Ketika hal-hal tidak logis semakin banyak dilakukan KPK, kami takut dan khawatir hal ini berpengaruh pada kewibawaan KPK itu sendiri," ucapnya.

Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh KPK. Ia lalu ditangkap pada Kamis (31/1/2013) lalu saat memimpin rapat di kantor PKS.

Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden PKS untuk memengaruhi impor daging sapi yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Penggunaan pengaruh Luthfi diduga dilakukan lantaran Menteri Pertanian Suswono juga berasal dari PKS.

Sehari setelah penangkapan itu, Luthfi menyatakan mundur diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS langsung menggelar rapat untuk memilih pengganti Luthfi Hasan hingga akhirnya terpilih Anis Matta yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com