Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden PKS, Anis Matta Mundur dari DPR

Kompas.com - 01/02/2013, 16:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anis Matta akhirnya terpilih sebagai Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

"Saya ajukan pengunduran diri saya sebagai Wakil Ketua DPR, dan juga undur diri dari keanggotan saya di DPR," ujar Anis, Jumat (1/2/2013) dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta.

Anis menjelaskan, pengunduran dirinya itu karena menyadari ada tugas berat yang harus diembannya. "Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai," kata Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS ini.

Pemilihan Anis Matta sebagai Presiden PKS ditetapkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Anis Matta dipilih setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging. Luthfi pun kemudian mengundurkan diri. PKS kemudian menerima pengunduran diri yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Para petinggi PKS kemudian berkumpul untuk melakukan rapat di rumah Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin untuk membahas pengganti Luthfi. Diskusi tersebut berlangsung alot hingga dilanjutkan lagi pada Jumat ini hingga akhir shalat Jumat terpilihlah Anis Matta sebagai presiden yang baru.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com