Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden PKS, Anis Matta Mundur dari DPR

Kompas.com - 01/02/2013, 16:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anis Matta akhirnya terpilih sebagai Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

"Saya ajukan pengunduran diri saya sebagai Wakil Ketua DPR, dan juga undur diri dari keanggotan saya di DPR," ujar Anis, Jumat (1/2/2013) dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta.

Anis menjelaskan, pengunduran dirinya itu karena menyadari ada tugas berat yang harus diembannya. "Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai," kata Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS ini.

Pemilihan Anis Matta sebagai Presiden PKS ditetapkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Anis Matta dipilih setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging. Luthfi pun kemudian mengundurkan diri. PKS kemudian menerima pengunduran diri yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Para petinggi PKS kemudian berkumpul untuk melakukan rapat di rumah Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin untuk membahas pengganti Luthfi. Diskusi tersebut berlangsung alot hingga dilanjutkan lagi pada Jumat ini hingga akhir shalat Jumat terpilihlah Anis Matta sebagai presiden yang baru.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com