Kompas.com - 01/02/2013, 12:48 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, presiden baru yang akan menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq adalah sosok yang dinilai tidak akan lagi terbelit kasus hukum di masa mendatang. Hal ini menyusul informasi yang diterima PKS bahwa ada operasi yang sengaja menyasar petinggi partai dan para politisi PKS.

"Kami sadar betul bahwa kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) informasi yang kami terima beberapa bulan lalu ada yang menyasar pimpinan dan pejabat publik PKS menjadi target operasi. Kami bayangkan organisasi ini akan terulang lagi pada waktu akan datang. Maka, pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro," ujar Mahfudz, Jumat (1/2/2013), di kantor DPP PKS, Jakarta.

Selain itu, Mahfudz mengatakan, Presiden PKS terpilih harus mampu bekerja di bawah tekanan dan mengambil kebijakan strategi partai.

"Salah satu pertimbangan adalah sosok presiden baru PKS yang mampu mengelola organisasi PKS dalam situasi krisis seperti sekarang," ujar Mahfudz.

Pada Jumat siang ini, PKS akan mengumumkan presiden baru PKS. Ada dua nama yang mengerucut, yakni Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta. Hidayat pernah menjadi Presiden PKS pada tahun 2000-2004. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPP PKS bidang Kebijakan Publik sekaligus Ketua Fraksi PKS di DPR.

Sementara Anis Matta sudah empat kali menjadi Sekretaris Jenderal PKS. Ia kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Kedua nama itu merupakan tokoh sentral partai bernapaskan Islam ini. Kedua nama tersebut digodok dari tujuh nama yang awalnya diajukan ke Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Di antara keduanya, nama Anis Matta yang menguat untuk dipilih sebagai Presiden PKS. Sebab, Hidayat memastikan mantan-mantan Presiden PKS tidak akan mungkin kembali menjabat posisi serupa di PKS.

"Zaman dulu Presiden Soeharto bilang, 'Yang bisa menjadi presiden hanya yang punya pengalaman jadi presiden'. Di PKS, kalaupun presiden diganti, mantan-mantan Presiden PKS tidak akan dicalonkan lagi. Kami ingin kader yang baru karena kaderisasi PKD tidak mati, kami punya banyak stok pemimpin," ujar Hidayat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, menurut Mahfudz, keduanya memiliki peluang yang sama. Saat ini, Ketua Majelis Syuro PKS tengah meminta pendapat dari berbagai pihak. Mahfudz juga memastikan tidak ada faksi Keadilan dan faksi Sejahtera yang menjadi cikal bakal berdirinya PKS.

"Dua-duanya dari PKS. Tidak ada faksi keadilan atau kesejahteraan. Saya punya pandangan orang yang akan diputuskan Ketua Majelis Syuro akan sangat memengaruhi atau menentukan bagaimana posisi dan politik PKS ke depan," kata Mahfudz.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

    Nasional
    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

    Nasional
    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

    11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

    Nasional
    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

    Nasional
    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

    Nasional
    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

    Nasional
    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

    Nasional
    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

    Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

    Nasional
    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Nasional
    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Nasional
    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Nasional
    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.