Hidayat: Ada yang Mau Menyandera PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah adanya keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksinya dalam kasus dugaan penyuapan seorang pengusaha daging yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam. Menurutnya, hal itu sengaja diembuskan untuk menyandera partainya pada tahun politik ini.

"Kami curiga mengapa dikaitkan dengan anggota DPR? Padahal, KPK sendiri sudah membantah adanya keterlibatan anggota DPR. Saya melihat isu ini membenarkan bahwa tahun 2013 ini adalah tahun politik," kata Hidayat, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Hidayat, pada tahun politik ini ada yang tidak suka dengan semangat PKS mendukung pemberantasan korupsi. "Ini sebagai upaya menyandera PKS supaya tidak bersuara lantang menyuarakan kasus-kasus besar terkait korupsi atau ada pihak yang tidak nyaman PKS berusaha kuatkan KPK," kata dia.

Ia pun mengimbau agar politik tahun ini dijalankan dengan cara-cara yang sesuai kaidah dan tidak dengan cara kotor yang sengaja menimbulkan isu seakan-akan hendak mengadu domba PKS dengan KPK. "Ini saya lihat hanya untuk adu domba kami dengan KPK," ujar Hidayat.

Seperti diberitakan, KPK menangkap tiga orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa (29/1/2013). Salah satu dari tiga orang yang ditangkap tangan petugas KPK adalah pengusaha ekspor impor daging. Sumber di KPK menyebutkan, pria berinisial A tersebut adalah pengusaha dari PT Indoguna Utama. Perusahaan tersebut diketahui beralamat di Jalan Taruna No 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama seorang perempuan muda berinisial R serta sopir A yang berinisial S di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Ketiganya diduga akan melakukan penyuapan. Petugas KPK menemukan tumpukan uang lembaran Rp 100.000 dalam dua kantong plastik putih bersama ketiganya. Selain itu, terdapat dua buku tabungan. PT Indoguna Utama merupakan perusahaan impor sapi yang sudah lama melakoni bisnis di bidang ini. Perusahaan-perusahaan yang berhak melakukan impor sapi dipilih oleh Kementerian Pertanian. Belum diketahui pasti kaitan antara perusahaan itu dan anggota DPR. Namun, Kementerian Pertanian memang bermitra kerja dengan Komisi IV DPR.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Pengusaha