Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Bantah Kadernya Terlibat Kasus Impor Daging

Kompas.com - 30/01/2013, 13:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan, tidak ada satu pun kader partainya di Komisi IV DPR yang mengenal pengusaha daging berinisial A yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam. A ditengarai akan melakukan penyuapan terhadap salah seorang anggota DPR.

"Kami sudah klarifikasi ke anggota Komisi IV termasuk sopir-sopirnya. Hasilnya, tidak ada satu pun yang terkait dan tahu-menahu soal penangkapan KPK tadi malam. Tidak ada satu pun anggota kami yang kenal dengan pengusaha itu," ujar Hidayat, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Hidayat, kabar yang mengaitkan penangkapan KPK di sebuah hotel berbintang dengan partainya adalah fitnah. "Dan, fitnah ini sudah layu sebelum berkembang saat Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan tidak ada anggota DPR yang menjadi target dalam kasus itu," kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.

Ia mendesak KPK untuk segera membongkar kasus itu secepatnya sehingga tidak beredar kabar yang tidak jelas sumbernya. "Kami mendukung seadil-adilnya. Jangan biarkan masalah ini menggantung dan kami harap KPK bisa menangkap pejabat negara terkait kalau memang bisnis daging itu ditengarai korupsi," ujar Hidayat.

Seperti diberitakan, KPK menangkap tiga orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa (29/1/2013) malam. Salah satu dari tiga orang yang ditangkap tangan petugas KPK adalah pengusaha ekspor impor daging. Sumber di KPK menyebutkan, pria berinisial A tersebut adalah pengusaha dari PT Indoguna Utama. Perusahaan tersebut diketahui beralamat di Jalan Taruna No 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama seorang perempuan muda berinisial R serta sopir A yang berinisial S di Hotel Le Meridien, Jakarta. Ketiganya diduga akan melakukan penyuapan. Petugas KPK menemukan tumpukan uang lembaran Rp 100.000 dalam dua kantong plastik putih bersama ketiganya. Selain itu, terdapat dua buku tabungan.

PT Indoguna Utama merupakan perusahaan impor sapi yang sudah lama melakoni bisnis di bidang ini. Perusahaan-perusahaan yang berhak melakukan impor sapi dipilih oleh Kementerian Pertanian. Belum diketahui pasti kaitan antara perusahaan itu dan anggota DPR. Namun, Kementerian Pertanian memang bermitra kerja dengan Komisi IV DPR.

Bantahan juga dikeluarkan anggota DPR asal Fraksi PKS, Indra, menanggapi beredarnya kabar bahwa politisi PKS yang diindikasi terlibat berinisial SY. Menurutnya, di Komisi IV hanya ada lima anggota Fraksi PKS. Mereka adalah Abdul Hakim, Nabil Al Musawa, Hermanto, Tamsil Linrung, dan Ma'mur Hasanuddin.

"Di antara anggota Poksi IV FPKS tersebut ada yang sedang umrah dan ada yang sedang di luar kota. Hanya Pak Abdul Hakim yang sedang di Jakarta. Di antara nama-nama itu juga tidak ada yang berinisial SY. Insya Allah tidak ada anggota fraksi kami yang terlibat atau menerima suap seperti itu," kata Indra.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Pengusaha

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Nasional
    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    Nasional
    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Nasional
    PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

    PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

    Nasional
    Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

    Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

    Nasional
    2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

    2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Nasional
    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Nasional
    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Nasional
    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    Nasional
    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    Nasional
    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com