Kompas.com - 30/01/2013, 13:12 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya telah memerintahkan menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS untuk giat melaksanakan amanat rakyat. PKS membatasi waktu turun lapangan bagi para menteri dan anggota DPR dari partainya.

"Dari majelis Syuro PKS di awal Januari lalu, bisa kami putuskan para menteri dan anggota dewan dari partai kami untuk semakin giat melaksanakan amanat rakyat. Kami ingin tahun ini happy ending bagi PKS," ucap Hidayat, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Namun, lanjutnya, bukan berarti para kadernya melupakan kewajiban sebagai abdi negara. "Kami harus bisa tegaskan anggota DPR dan menteri akan turun ke lapangan, di luar hari kerja," kata dia.

HIdayat tak memungkiri bahwa ada menteri dari PKS yang akan dicalonkan sebagai caleg pada Pemilu 2014 sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk turun ke lapangan dan bersosialisasi. Tetapi, waktu turun ke lapangan dalam rangka sosialisasi caleg itu pun harus dilakukan di luar hari kerja dan atas izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, ada tiga menteri dari PKS yakni Menteri Pertanian Suswono, Menteri Telekomunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Dari ketiga menteri itu, Hidayat menyatakan kinerja mereka sudah terbilang bagus. "Mereka dalam kategori memuaskan berdasarkan survei opini publik dari kementerian," ujarnya.

Terlalu sibuk urus partai

Penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas publik mengaku khawatir atas kinerja seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari partai politik di tahun 2013. Publik menilai mereka hanya akan bekerja untuk kepentingan parpol menghadapi Pemilu 2014. Survei itu digelar pada 22-25 Januari 2013 dengan mengambil responden sebanyak 1.200 orang. Hasilnya, sebanyak 86,35 persen responden mengaku cukup khawatir dan sangat khawatir bahwa menteri yang berasal dari parpol tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, hanya 10,79 persen responden yang mengaku tidak khawatir atas kinerja para menteri hingga 2014 . Adapun 2,86 persen responden tidak menjawab. Selain itu, sebanyak 58,23 persen responden menilai para menteri yang berasal dari paprol hanya akan bekerja untuk kepentingan partai masing-masing terutama pemenangan Pemilu 2014. Hanya 30,38 persen responden yang menilai mereka tetap bekerja untuk kepentingan rakyat dan 11,39 persen tidak menjawab.

Adapun, di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ada 21 menteri yang berasal dari parpol. Namun, publik paling banyak menyoroti tiga menteri yang merangkap ketua umum partai. Ketiganya, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum DPP PPP).

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Nasional
    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Nasional
    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Nasional
    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Nasional
    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Nasional
    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Nasional
    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Nasional
    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

    Nasional
    Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

    Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X