Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Lingkaran SI: Publik Khawatir Kinerja Menteri dari Parpol

Kompas.com - 29/01/2013, 14:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik mengaku khawatir atas kinerja seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari partai politik di tahun 2013. Publik menilai mereka hanya akan bekerja untuk kepentingan parpol menghadapi Pemilu 2014. Hal itu terungkap dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan peneliti LSI Ardian Sopa di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Adrian menjelaskan, survei itu digelar pada 22-25 Januari 2013 dengan mengambil responden sebanyak 1.200 orang. Hasilnya, sebanyak 86,35 persen responden mengaku cukup khawatir dan sangat khawatir bahwa menteri yang berasal dari parpol tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Sebaliknya, kata dia, hanya 10,79 persen responden yang mengaku tidak khawatir atas kinerja para menteri hingga 2014 . Adapun 2,86 persen responden tidak menjawab.

Adrian menambahkan, sebanyak 58,23 persen responden menilai para menteri yang berasal dari paprol hanya akan bekerja untuk kepentingan partai masing-masing terutama pemenangan Pemilu 2014. Hanya 30,38 persen responden yang menilai mereka tetap bekerja untuk kepentingan rakyat dan 11,39 persen tidak menjawab.

"Ini fakta memprihatinkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menghimbau menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur. Ternyata himbauan ini belum cukup meyakinkan masyarakat bahwa para menteri benar-benar bekerja untuk rakyat," kata Adrian.

Dikatakan Adrian, dari 21 menteri yang berasal dari parpol, publik paling banyak menyoroti tiga menteri yang merangkap ketua umum partai. Ketiganya, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum DPP PPP).

"Selain bekerja di kabinet, mereka juga berkewajiban membesarkan partai," ujar Adrian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com