Kompas.com - 29/01/2013, 04:19 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam hasil survei lembaga peneliti independen menempatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai seseorang yang layak maju sebagai calon presiden alternatif. Namun, Mahfud sendiri merasa kursi jabatan presiden masih sangat jauh direngkuhnya.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurahman Wahid itu mengaku tidak pantas maju sebagai presiden dalam waktu dekat ini, Pilpres 2014. "Saya tak pede alias percaya diri menjadi calon presiden di pemilu tahun 2014 nanti. Saya juga merasa tak pantas untuk maju," kata Mahfud di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Mahfud merinci, ada tiga alasan yang mengakibatkan perasaan tidak percaya diri menghantui dirinya. Pertama, menurut Mahfud, seorang presiden adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin bangsa. Hal itu, lanjutnya, tecermin pada sisi dua Bapak Bangsa, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. "Bung Karno dan Bung Hatta melewati banyak perjuangan, sementara saya masih saja enak-enakan seperti ini," terangnya.

Kedua, lanjut Mahfud, sebutan capres alternatif yang disematkan kepadanya terlalu muluk. Sebab, kriteria sebagai capres alternatif belum tepat disandangnya. Ia merasa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki jika ingin mencalonkan diri.

Terakhir, kata Mahfud, adalah hal yang tidak penting jika dirinya menjadi capres. Pasalnya masih banyak tokoh lain yang dirasanya mumpuni untuk maju sebagai calon presiden. "Menurut saya, daripada itu semua, yang penting adalah marilah kita bersama mencari presiden yang baik," ujarnya.

Mahfud berpendapat, kriteria presiden yang baik sangatlah sederhana. Presiden adalah seseorang yang memiliki perhatian besar terhadap penegakan hukum. Menurutnya, tidak harus presiden dari kalangan ahli hukum untuk menegakkan keadilan, tetapi cukup kepada seseorang yang memiliki komitmen menegakkan hukum.

"Penegakan hukum adalah solusi bagi segala persoalan bangsa dan negara ini. Sebab, hampir seluruh konsep pembangunan bangsa dan negara sudah cukup bagus. Masalahnya, konsep-konsep yang bagus itu dirusak oleh perilaku korup pejabat penyelenggara negaranya," tuturnya.

Menurut Mahfud, konsep pembangunan ekonomi Indonesia sudah bagus, tetapi dirusak perilaku korup. Tidak hanya konsep pembangunan ekonomi, konsep serupa dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, semuanya juga sudah bagus. Namun, korupsi, menurutnya, sudah membuat semua konsep tersebut menjadi rusak, amburadul.

"Makanya, kalau tidak mau makin rusak, hukum harus ditegakkan," pungkas Mahfud yang mengaku setelah berhenti dari jabatan Ketua MK akan berkonsentrasi untuk mencetak pendekar hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Nasional
    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Nasional
    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Nasional
    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Nasional
    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.