Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidikan Emir Terhambat Hubungan dengan Amerika

Kompas.com - 23/01/2013, 18:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, ada kendala yang dialami KPK sehingga belum memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan. Penyidikan kasus tersebut, membutuhkan kerjasama dengan negara lain, yakni Amerika Serikat.

"Ada kendala sedikit, hubungan antar kedua negara ya. Kasus ini kan melibatkan negara lain juga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka sejak 20 Juli 2012, namun yang bersangkutan belum juga ditahan apalagi diperiksa. Lebih jauh Abraham mengatakan, ada hambatan diplomatis dan jarak yang dihadapi KPK dalam melengkapi berkas pemeriksaan Emir. Misalnya, saat KPK membutuhkan keterangan orang-orang yang berada di Amerika.

"Itu kan harus kita dapatkan dari sana, kita butuh mengirimkan penyidik ke sana, butuh waktu, butuh komunikasi dulu dengan pihak di sana untuk bisa menyiapkan waktu yang pas untuk pemeriksaan," ungkapnya.

Abraham menambahkan, pemeriksaan pihak-pihak tersebut, sebenarnya hanya tinggal menunggu kesiapan mereka di sana. "Kita sudah diberikan akses yang luas, tinggal menunggu kesiapan mereka di sana," katanya.

Setelah itu, barulah KPK dapat memeriksa Emir sebagai tersangka. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Emir di luar negeri. Juru Bicara KPK Johan Budi enggan mengungkapkan identitas warga negara Indonesia yang diperiksa di luar negeri tersebut. Demikian juga dengan Abraham.

Dalam kasus ini, Emir diduga menerima suap senilai 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia. Proyek PLTU Tarahan itu pun dimenangkan perusahaan asing tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, KPK mendapatkan bukti-bukti adanya aliran dana dari PT Alstom ke Emir. Bukti-bukti ini antara lain diperoleh berkat kerja sama KPK dengan Biro Investigasi Federal AS (Federal Bureau of Investigation/FBI). Kerja sama antara KPK dan FBI ini dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan warga negara AS dan korporasi asing (PT Alstom).

Warga negara AS yang diduga bagian dari PT Alstom dan berperan sebagai pemberi suap telah diamankan FBI. Kerja sama antara FBI dan KPK ini juga melacak uang suap yang diberikan oleh warga negara AS ke Emir. Mengenai keterlibatan FBI dalam penanganan kasus ini, Abraham enggan mengungkapkannya secara gamblang. Dia hanya mengakui ada pihak-pihak di Amerika yang membantu KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com