Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidikan Emir Terhambat Hubungan dengan Amerika

Kompas.com - 23/01/2013, 18:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, ada kendala yang dialami KPK sehingga belum memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan. Penyidikan kasus tersebut, membutuhkan kerjasama dengan negara lain, yakni Amerika Serikat.

"Ada kendala sedikit, hubungan antar kedua negara ya. Kasus ini kan melibatkan negara lain juga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka sejak 20 Juli 2012, namun yang bersangkutan belum juga ditahan apalagi diperiksa. Lebih jauh Abraham mengatakan, ada hambatan diplomatis dan jarak yang dihadapi KPK dalam melengkapi berkas pemeriksaan Emir. Misalnya, saat KPK membutuhkan keterangan orang-orang yang berada di Amerika.

"Itu kan harus kita dapatkan dari sana, kita butuh mengirimkan penyidik ke sana, butuh waktu, butuh komunikasi dulu dengan pihak di sana untuk bisa menyiapkan waktu yang pas untuk pemeriksaan," ungkapnya.

Abraham menambahkan, pemeriksaan pihak-pihak tersebut, sebenarnya hanya tinggal menunggu kesiapan mereka di sana. "Kita sudah diberikan akses yang luas, tinggal menunggu kesiapan mereka di sana," katanya.

Setelah itu, barulah KPK dapat memeriksa Emir sebagai tersangka. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Emir di luar negeri. Juru Bicara KPK Johan Budi enggan mengungkapkan identitas warga negara Indonesia yang diperiksa di luar negeri tersebut. Demikian juga dengan Abraham.

Dalam kasus ini, Emir diduga menerima suap senilai 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia. Proyek PLTU Tarahan itu pun dimenangkan perusahaan asing tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, KPK mendapatkan bukti-bukti adanya aliran dana dari PT Alstom ke Emir. Bukti-bukti ini antara lain diperoleh berkat kerja sama KPK dengan Biro Investigasi Federal AS (Federal Bureau of Investigation/FBI). Kerja sama antara KPK dan FBI ini dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan warga negara AS dan korporasi asing (PT Alstom).

Warga negara AS yang diduga bagian dari PT Alstom dan berperan sebagai pemberi suap telah diamankan FBI. Kerja sama antara FBI dan KPK ini juga melacak uang suap yang diberikan oleh warga negara AS ke Emir. Mengenai keterlibatan FBI dalam penanganan kasus ini, Abraham enggan mengungkapkannya secara gamblang. Dia hanya mengakui ada pihak-pihak di Amerika yang membantu KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com