Rusun untuk Korban Banjir

”Bapak Ibu tak boleh tinggal di Waduk Pluit karena itu berbahaya dan mengganggu fungsinya sebagai penampung air. Mari ikut lihat rusun. Jika tak mau silakan, tetapi tak ada uang untuk perbaiki rumah,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (21/1) siang, kepada warga yang ada di pos pengungsian di Jalan Pluit Selatan Raya.

Teriakan yang cukup keras itu mengejutkan pengungsi. Basuki, dengan pengeras suara, menawarkan unit rumah susun (rusun) sewa.

Sekitar 60 wakil pengungsi dari kawasan di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mengikuti tur ke Rusun Marunda. Mereka diajak melihat unit contoh yang disediakan khusus bagi korban banjir.

Satu unit rusun yang ditawarkan berukuran 30 meter persegi. Pemerintah melengkapinya dengan dua kasur, televisi, pengatur suhu udara, lemari pakaian, kompor dan tabung gas, serta satu set meja kursi.

Basuki menyatakan, pemerintah daerah akan membabat bangunan liar di daerah terlarang, seperti area genangan waduk, bantaran sungai, dan tanggul. ”Jika sudah ada rusun tetap tak pindah, kami akan babat habis,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 1.000 unit rumah susun sewa bagi korban banjir Pluit. Para penghuni daerah genangan Waduk Pluit dan daerah terlarang diprioritaskan mendapatkan rumah. Harapannya, waduk tak lagi diuruk dan dibangun hunian agar fungsinya optimal.

Basuki kemarin mulai menyosialiasikan kepada warga untuk pindah ke rumah susun sewa dengan mengajak mereka berkeliling melihat kondisi rusun. Dia mengakui rusun itu memerlukan perbaikan sebelum ditempati.

”Kami akan perbaiki, direnovasi. Bahkan, kami isi untuk kebutuhan mereka, seperti mebel, tempat tidur, kulkas, televisi, sampai pakaian pun kami sediakan dengan anggaran Rp 3 juta-Rp 5 juta per unit,” katanya.

Ibaratnya, lanjut Basuki, warga di bantaran kali dan waduk tinggal membawa badan untuk pindah. Mereka hanya membayar sewa Rp 200.000-Rp 300.000 setiap bulan.

Dana perbaikan dan pengisian rusun, kata Basuki, diambilkan dari dana darurat banjir sebesar Rp 60 miliar-Rp 80 miliar.

Apa yang disampaikan Basuki didukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia akan bertindak tegas merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali dan waduk. ”Sekarang semua sudah merasakan akibatnya. Harus tegas, mereka pindah dari situ,” kata Jokowi di Balaikota.

Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai sosialisasi kepada warga yang tinggal di tepi Kali Ciliwung dan Waduk Pluit untuk mau dipindahkan ke rusun yang disediakan pemda.

Menurut Jokowi, ada tiga lokasi rusun yang dipilih Pemprov DKI, yaitu di Marunda, Pegadungan, dan Pulogebang. Ada 12 menara rusun dengan masing-masing 100 unit yang sudah bisa ditempati. Masih ada beberapa lokasi yang rencananya bakal dijadikan rumah susun sewa bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan waduk, yaitu di Pasar Rumput dan gedung Dinas Teknis.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Agus Subardono mengatakan, warga yang bisa menempati rusun harus diseleksi dan dibuktikan bahwa mereka benar-benar warga DKI Jakarta.

Transportasi

Rahmatiah (35), korban banjir warga Muara Baru RT 19 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, menyatakan tertarik tinggal di rusun dengan tarif sewa maksimal Rp 371.000 per bulan itu. Namun, dia semakin jauh dengan tempat kerjanya di perusahaan pengolah hasil laut di Penjaringan.

”Rusun ini lebih nyaman dibandingkan kamar kontrakan di Muara Baru yang ukurannya hanya 2 x 3 meter dan ongkos sewanya Rp 150.000 per bulan. Tetapi, angkutan dari lokasi rusun terbatas,” ujarnya.

Pasangan Eko (27) dan Liana (25) mengungkapkan hal yang sama. Selama ini, keduanya mengontrak kamar kos di Muara Baru berukuran 9 meter persegi dan rentan banjir.

”Tertarik pindah, tetapi jarak ke tempat kerja empat kali lebih jauh,” kata Liana yang bekerja di pusat perbelanjaan di Pluit.

Selain masalah transportasi umum, warga juga mempertanyakan fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan pasar. Sebelumnya, sejumlah fasilitas ini dikeluhkan penghuni dan dinilai menjadi salah satu penyebab kurangnya minat warga tinggal di Rusun Marunda.

Basuki menambahkan, pada tahap awal dua bus akan disediakan untuk membantu transportasi warga. Bus bantuan tersebut akan diserahkan untuk dikelola warga.

Selain bus, lantai dasar setiap unit akan dikembangkan sebagai lokasi usaha. Penghuni akan diundi untuk mendapatkan lokasi usaha dan mendapat bantuan modal usaha.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Novrizal menambahkan, selain dua blok di Rusun Marunda, pihaknya juga menyiapkan unit-unit lain di Rusun Muara Baru dan Rusun Pulogebang. Total ada sekitar 1.000 unit yang disiapkan khusus bagi warga korban banjir.

Selain listrik dan air, pihaknya sedang melengkapi rumah dengan kasur, perabot, dan fasilitas lain. Sejumlah blok rusun baru juga direncanakan dibangun untuk menambah kapasitas dan mendekatkan lokasi rumah dengan warga sasaran.

Iming-iming itu membuat sejumlah penghuni Rusun Marunda iri. Seorang penghuni dengan terang menyatakan ingin mendapat fasilitas serupa dengan korban banjir. ”Sama-sama penghuni, kenapa kami tak diberi,” kata seorang ibu sambil menggendong anaknya.

Basuki menimpali, ”Jangan mudah iri seperti itu. Ibu mau kebanjiran dulu biar dapat fasilitas yang sama?” (MKN/FRO)