Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Sekjen Nasdem: Kami Tak Mau Jadi Bagian dari Sistem yang Rusak

Kompas.com - 21/01/2013, 16:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Rofiq mengaku, pengunduran dirinya dan tiga pengurus lainnya bukan karena jabatan. Menurutnya, Nasdem kini kerap mendobrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pijakan partai selama ini.

"Kami pergi bukan karena jabatan. Kami pergi bukan karena figur tertentu, tapi kami pergi karena memang tidak ada lagi kesesuaian hati di antara kami semua," ujar Rofiq, Senin (21/1/2013), dalam jumpa pers di Museum Adam Malik, Jalan Diponegoro 29, Jakarta Pusat.

Rofiq mengatakan, Partai Nasdem dibangun dengan sistem. Selama ini, proses pengambilan keputusan di Partai Nasdem pun dilakukan di bawah sistem yang diatur dalam AD/ART. Salah satu hal yang dianggap bertabrakan dengan AD/ART adalah rencana pengangkatan Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem.

"Sudah tidak ada lagi mekanisme yang baik. Maka, pilihan kami adalah meluruskan atau mencoba sekuat tenaga meluruskan sistem, tapi nyatanya kami tidak ada pilihan lain. Kami harus keluar karena tidak ingin jadi bagian dari sistem yang rusak," kata dia.

Setelah keluar dari Nasdem, Rofiq mengaku belum akan bergabung ke partai politik lain. "Apakah kami akan bergabung atau berpolitik lagi, kami akan berpikir lagi," ujar Rofiq.

Seperti diketahui, dalam jumpa pers kali ini, empat pengurus Partai Nasdem menyatakan mundur. Mereka adalah Ketua Dewan Pakar Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Partai Nasdem Endang Tirtana.

Baca juga:
Sekjen, Wasekjen, dan Ketua Internal Nasdem Juga Mundur
Hary Tanoe Mundur, Iklan Nasdem di MNC Group Dihentikan
Hary Tanoe: Saya Mundur dari Partai Nasdem
Hary Tanoe Mundur karena Surya Paloh Ingin Jadi Ketua Umum

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Partai Nasdem Pecah
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com