Jokowi: Ibu Kota Negara Bisa Dipindahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara dilakukan jika seluruh langkah yang telah disusun terbukti tidak berdampak positif terhadap kondisi Jakarta yang kerap dilanda banjir.

Joko Widodo (Jokowi) mengatakan itu ketika berkonsultasi dengan MPR, DPR, dan DPD di Gedung MPR/DPR, Senin (21/1/2013).

Langkah-langkah yang dimaksud Jokowi adalah percepatan normalisasi Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter.

Selain itu, langkah lainnya ialah membangun sodetan dari Ciliwung (wilayah Otista) hingga Kanal Banjir Timur, membangun waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, menambah 20.000 sumur resapan dari hulu hingga hilir Ciliwung, membangun terowongan multifungsi, serta membangun pompa di Pluit Barat dan Ancol (Marina), Jakarta Utara.

Menanggapi langkah-langkah Jokowi, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, langkah yang perlu dilakukan Jokowi adalah moratorium pemberian izin pembangunan gedung. "Jika izin tetap diberikan, langkah-langkah itu akan sia-sia," katanya.

Di Gedung MPR, Gedung Nusantara III lantai 9, Jokowi disambut oleh Ketua MPR Taufiq Kiemas dan pimpinan MPR, seperti Ahmad Farhan Hamid, Melani Leimena Suharli, dan Hajriyanto Thohari.

Ketika berkonsultasi dengan DPR, Jokowi bertemu Ketua DPR Marzuki Alie, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, dan petinggi DPR lainnya. Di DPD, Jokowi ditemui oleh Ketua DPD Irman Gusman dan petinggi DPD lainnya.