Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebanjiran, KPK Ungsikan Dokumen ke Arsip Nasional

Kompas.com - 18/01/2013, 17:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan sebagian dokumennya ke Gedung Arsip Nasional. Pada Jumat (18/1/2013), petugas Arsip Nasional mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk membawa sejumlah dokumen. Penyimpanan dokumen di Gedung Arsip Nasional ini dilakukan setelah Gedung KPK kebanjiran, Kamis (17/1/2013) kemarin. Sebagian dokumen administrasi yang disimpan di basement gedung itu rusak akibat banjir.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain memastikan, tidak ada berkas perkara yang rusak akibat banjir. Berkas-berkas terkait kasus yang ditangani KPK itu disimpan di ruangan aman di lantai atas. Adapun dokumen yang akan disimpan di Gedung Arsip Nasional, katanya, adalah dokumen yang memang tidak diperlukan lagi. "Tapi, kalau yang dinamis, masih digunakan, itu enggak kita kirim ke Arsip Nasional," ujarnya.

Zulkarnain juga mengatakan, KPK akan membangun gedung baru yang dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti banjir. Akibat banjir yang masuk ke sebagian Gedung KPK, aliran listrik di gedung tersebut padam. Perangkat-perangkat kerja pun tidak berfungsi sehingga sebagian karyawan diliburkan. Para tahanan yang mendekam di rutan di basement Gedung KPK juga diungsikan ke Rutan KPK cabang Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, sejak kemarin.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya akan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan fasilitas pascabanjir dan pemadaman listrik tersebut. "Senin sudah harus on," ucapnya.

Hingga hari ini, aktivitas di Gedung KPK belum berjalan normal. Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com