Kompas.com - 10/01/2013, 15:58 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, disebut menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Alfian Mallarangeng yang memutuskan mengundurkan diri pada Desember 2012 lalu. Penunjukan Roy ini langsung atas pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya, saya dengar begitu. Sudah definitif. Langsung ditunjuk dari Pak SBY," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, Kamis (10/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Saat ditanyakan lebih lanjut alasan penunjukan Roy, Mubarok menuturkan bahwa itu menjadi pertimbangan penuh Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat, lanjut Mubarok, juga mengikuti penuh instruksi Presiden SBY. "Memang melalui majelis tinggi, tapi majelis tingginya kan Pak SBY juga. Kami hanya nurut saja," imbuh Mubarok.

Mubarok juga yakin Roy bisa menjadi Menpora yang baik meski selama ini politisi Demokrat itu kerap berhubungan dengan dunia informasi dan teknologi. "Dia memang IT, tapi saya melihat dia kalau soal olahraga kan bisalah," kata Mubarok.

Ia berharap di bawah Roy, dunia olahraga Indonesia bisa lebih maju. Roy juga diharapkan bisa meneruskan program-program dalam waktu yang singkat.

"Terutama membudayakan olahraga di masyarakat sambil membina atlet-atlet yang ada," ucapnya.

Terkait pengganti Roy di parlemen, Mubarok mengatakan, nanti posisi Roy di Komisi I bisa digantikan oleh kader Demokrat yang sempat menjadi caleg di daerah pemilihan Yogyakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Nasional
    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Nasional
    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Nasional
    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Nasional
    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Nasional
    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Nasional
    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Nasional
    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Nasional
    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    Nasional
    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Nasional
    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.