Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Jalin Kerja Sama Bilateral dengan MK Korsel

Kompas.com - 08/01/2013, 12:42 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK Korea Selatan sepakat menjalin kerja sama bilateral dalam bidang penegakan dan perlindungan HAM, jaminan terhadap demokrasi, serta implementasi penerapan hukum. Kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam rencana pengembangan asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Kerja sama bilateral dicanangkan dalam kunjungan Ketua MK Korsel Lee Kang Kok ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/1/2012).

"Kedua MK (Korsel dan Indonesia) ini mendapat penghargaan dari berbagai kalangan karena sudah bekerja dengan independen dan terhindar dari intervensi kekuatan lembaga lain. Sejauh ini, kedua MK sudah adil serta menghindari tekanan dan opini yang terbangun ditengah masyarakat," kata Ketua MK Mahfud MD, dalam pertemuannya dengan Lee.

Pada kesempatan yang sama, Lee membenarkan pernyataan Mahfud. Ia mengatakan, MK Korsel sudah sangat independen dari kepentingan politik tertentu. "Mengenai hal itu (independensi) saya kira rakyatlah yang akan menilai kerja keras lembaga konstitusi," kata Lee.

Menurutnya, kerja sama dengan MK mungkin akan menemui beberapa ganjalan. Namun, hal itu, katanya, akan membawa kerja sama pada tingkat lembaga konstitusi menjadi semakin baik. Selain itu, Lee berharap, kerja sama bilateral tersebut dapat membawa kemajuan dalam bidang nonkonstitusi bagi Indonesia dan Korsel.

"Masyarakat Indonesia sangat enerjik dan dengan didasari ekononmi yang kuat bisa membawa Indonesia maju. Hal itu diperkuat lagi dengan demokrasi Indonesia yang baik dalam tatanan kehidupan yang didukung oleh lembaga konstitusi," papar Lee.

Sementara itu, Mahfud berharap, hubungan antara kedua MK semakin kuat dan terus berlanjut. Peran MK, lanjut Mahfud, didasari nilai konstitusi dasar di masing-masing negara. Hal itu, menurutnya, untuk menjamin kebebasan hidup bermasyarakat. Menurutnya, dasar dari hal ini dimiliki seluruh MK di dunia, tidak hanya Korsel dan Indonesia.

"Saya yakin hubungan ini akan memberikan peran yang besar di regional Asia. Hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun asas demokrasi," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com