Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Istri, Rekam E-KTP Berkali-kali

Kompas.com - 07/01/2013, 20:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Praktik curang dalam perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP terus terjadi. Masyarakat melakukan rekaman data e-KTP dua kali atau lebih di tempat berbeda-beda.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, data terakhir yang dia terima, sudah ada 776.000 praktik perekaman data lebih dari satu kali. Praktik curang itu dapat diketahui lantaran e-KTP merekam sidik jari dan retina yang tidak dapat dipalsukan.

Apa motif mereka? Gamawan menjelaskan, setelah diselidiki, banyak alasan perekaman data berulang kali itu. Contohnya, memiliki banyak istri sehingga melakukan perekaman di setiap tempat tinggal istri.

"Dipaksa istrinya karena dia kepala rumah tangga. Bisa juga ada motif lain, misalnya nguji Kemendagri ini alatnya canggih nggak," kata Gamawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Gamawan menambahkan, modus mereka dengan mengubah nama, tanda tangan, bahkan mengubah tampilan wajah seperti menumbuhkan jenggot, memakai jilbab, kemudian melepasnya di perekaman data kedua.

"Diubah juga kadang-kadang tanggal lahir, tahun lahir. Ada yang dimundurkan lima tahun, ada yang dimajukan empat tahun. Macam-macamlah. Saya punya buku khusus soal itu. Sebanyak 776.000 itu saya punya datanya," kata Gamawan.

Sebenarnya, menurut Gamawan, tindakan perekaman lebih dari satu kali itu merupakan tindak pidana. Hanya, lantaran proyek e-KTP ini baru, kata dia, pelanggaran semacam ini masih ditoleransi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com