Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Blusukan" SBY Bagus, tapi Telat

Kompas.com - 05/01/2013, 22:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mulai melakukan kegiatan blusukan ke masyarakat. Meski dinilai bagus, langkah Presiden SBY dinilai terlambat karena gaya blusukan sudah melekat pada sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira bagus walaupun agak terlambat. Kalau ada yang baik ditiru, kenapa enggak? Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik," ujar Fadli, Sabtu (6/1/2013), di Jakarta.

Fadli menilai sebaiknya Presiden SBY lebih sering melakukan kegiatan blusukan. Dengan melakukan blusukan, Fadli melihat banyak manfaat yang bisa diambil. Seorang pemimpin benar-benar bisa mengetahui hal yang dibutuhkan rakyatnya.

"Saya kira ini bagian untuk pembelajaran politik. Hanya saya ada saran blusukan-nya benar-benar harus dadakan tidak perlu pakai upacara dan sebagainya," katanya.

Seperti diberitakan, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat pagi tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Saat iring-iringan Presiden dan para menteri bergerak menuju tempat itu, tidak ada sterilisasi jalan. Tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, mencuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden. Warga pun tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan.

Rombongan kemudian berhenti di persimpangan tak jauh dari gapura tanda memasuki Desa Tanjung Pasir. Tak ada penyambutan Presiden oleh para pejabat setempat. Setelah melihat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono turun dari mobil, puluhan warga lalu berkerumun. Jumlahnya terus bertambah setelah kabar menyebar.

Setelah berjabat tangan dengan warga, Presiden lalu mendatangi Teras Bank Rakyat Indonesia. Di sana, politisi Partai Demokrat itu menanyakan implementasi program pemerintah kredit usaha rakyat (KUR). Setelah itu, Presiden melihat kondisi perkampungan.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Presiden bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di sejumlah daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014. Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler juga bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk 'turba' alias turun ke bawah," kata Daniel di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depannya kunjungan kerja Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com