Kabinet Profesional Akan Cegah Terjadinya Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mempertimbangkan saran perombakan kabinet koalisi partai politik dengan kabinet profesional. Tujuannya agar pemerintahan yang berjalan nantinya bisa fokus.

Terlebih dari itu, pemerintah yang ada bisa mengurangi, bahkan mencegah, terjadinya praktik korupsi di tahun politik 2013 hingga 2014.

"Jika tidak dalam bentuk kabinet profesional, sulit menghindari terjadinya praktik busuk di kurun kurang dari dua tahun pemerintahan ini," kata Laode saat menghubungi Kompas, Rabu (2/1/2012) pagi ini.

Menurut Laode, jika ini yang terjadi, pada akhirnya pemerintah yang punya sisa waktu dua tahun ini akan sulit meninggalkan warisan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Kita semua tahu bahwa di samping kesibukan mengurus parpol asal, sebagian anggota kabinet dikhawatirkan juga akan berupaya untuk memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya di mana jabatan dan kewenangan menteri itu sangat potensial disalahgunakan. Namun, tentu saja itu semua tergantung dari apakah Presiden SBY masih berkomitmen dengan janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi? Karena, pembentukan kabinet pada dasarnya merupakan hak prerogatif Presiden," paparnya.

Laode mengatakan, ia perlu mengingatkan hal itu karena selama ini menteri asal parpol bisa tergelincir dengan tuduhan-tuduhan korupsi, seperti yang sudah terjadi baru-baru ini.