Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemitraan Polri-KPK Penuh Liku

Kompas.com - 31/12/2012, 10:11 WIB
Ferry Santoso

Penulis

Oleh FERRY SANTOSO

KOMPAS.com - Tahap kedua (2010-2014) dalam strategi besar Polri 2005-2025 menuju Kepolisian Negara RI yang mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat adalah membangun kemitraan (partnership building). Polri ditantang untuk dapat membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan.

Saat ini, upaya Polri membangun kemitraan benar- benar diuji. Bagaimana Polri membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung?

Terkait kasus-kasus konflik sosial, bagaimana pula jajaran Polri menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat lokal, seperti tokoh masyarakat atau berbagai kelompok rentan, sebagai upaya mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan?

Dalam lima bulan terakhir, publik dipertontonkan bagaimana kemitraan atau hubungan antara Polri dan KPK yang terkesan kurang harmonis. Relasi Polri dan KPK dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ibarat jalan panjang yang berliku-liku dan terjal.

Ada ”sengketa” kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Ada ”drama” upaya penangkapan terhadap penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan yang diduga melakukan tindak penganiayaan. Juga ada ”penarikan” penyidik Polri yang bertugas di KPK.

Energi anak bangsa seperti terkuras untuk menyelesaikan hubungan Polri dan KPK yang disharmonis. Setelah terkatung- katung lebih dari dua bulan, akhirnya, orang nomor satu di negeri ini pun angkat bicara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya tegas memerintahkan Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri kepada KPK (Kompas, 9/10).

Sangat disayangkan, lembaga besar, seperti KPK dan Polri, harus ”perang dingin” dalam menangani suatu kasus dugaan korupsi. Padahal, seharusnya lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, termasuk Kejaksaan Agung, bergandengan tangan untuk memberantas korupsi. Ketiga lembaga besar penegak hukum itu juga seharusnya memberi contoh pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel di lembaga masing-masing.

Menghancurkan

Mengapa institusi penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, perlu bersinergi menindak kejahatan atau tindak pidana korupsi? Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti kekebalan tubuh secara pelan-pelan yang dapat bermuara pada kematian. Korupsi jelas menggerogoti suatu bangsa sehingga nasib bangsa dapat menjadi babak belur.

Dalam laporan Transparency International (TI) 2012 disebutkan, dengan melihat indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/CPI) 2012, jelas bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan.

Korupsi menghancurkan kehidupan manusia serta merusak negara dan institusi. Korupsi juga dapat membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi mengancam stabilitas dan menambah konflik kekerasan.

Dari 178 negara yang disurvei TI pada 2012, terungkap bahwa dua pertiga dari jumlah negara (178 negara) yang disurvei itu memiliki skor di bawah 50. Skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi (highly corrupt) dan skor 100 menunjukkan tingkat korupsi yang rendah (very clean).

Fakta bahwa dua pertiga negara yang disurvei itu memiliki skor di bawah 50 menunjukkan korupsi merupakan masalah yang serius. Dalam laporan CPI TI 2012 terlihat juga Indonesia masuk urutan ke-118 dengan skor 32.

Pada 2011, Indonesia masuk urutan ke-100 dengan skor 3,0. Pada survei 2011, skor yang ditentukan adalah 0 (highly corrupt) sampai 10 (very clean). Dengan angka itu, Indonesia sebenarnya dapat dinilai ”mundur” dalam upaya pemberantasan korupsi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

    Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

    Nasional
    Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

    Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

    Nasional
    Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

    Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

    Nasional
    KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

    KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

    Nasional
    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

    Nasional
    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

    Nasional
    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

    Nasional
    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

    Nasional
    Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

    Nasional
    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

    Nasional
    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

    Nasional
    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

    Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

    Nasional
    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com